Jumat, 21 Mei 2010 - 16:44:45 WIB
PGRI berjuang, Guru Swasta diangkat PNS: 197.678 guru dan tenaga honorer, CPNS-Teranulir, 5.966 orang guru bantu DKI akan diangkat PNS
Diposting oleh : Administrator
Kategori: pendidikan - Dibaca: 16767 kali
126 Komentar :
Andalusia
21 Mei 2010 - 17:07:03 WIB
Persatuan Guru yang saya kenal terus berjuang untuk memperjuangkan Guru Swasta hanya satu yaitu PGRI
Terus jaya PGRI..
Bahrudin
21 Mei 2010 - 22:24:59 WIB
Subhanallah Begitu Mulianya PGRI..
Semua Yang Guru Swasta Berbondong bondong jadi anggota PGRI Apa lagi yang Negeri dari Tingkat dasar sampai PT.
Kapan lagi berterima kasih Kepada PGRI....
Hidup Guru....
Hidup PGRI......
Solidaritas.... Yes
Tunjung Hanr Doyo
22 Mei 2010 - 10:14:39 WIB
Salam Sejahtera bagi kita semua, saat ini nasib honorer teranulir Jawa Tengah sudah mendapat jawaban positif dari Menpan dan PB PGRI. Terimakasih Bpk Sulistyo dan Pengurus yang sudah memperjuangkan nasib para teranulir JATENG mendapatkankan haknya menjadi CPNS di tahun 2010 ini. Semoga menjadi kenyataannya.Ucapan terimakasih kami mewakili dari teman teman TERANULIR untuk PB PGRI. Selamat Berjuang mencerdaskan anak bangsa. AMIN.
DS
22 Mei 2010 - 19:32:34 WIB
Penilik juga guru............
Hidup Guru...
Hidup PGRI ....
Solidaritas.....yasssssss!!!!!!
Thank's Pak Sulistyo
Thank' PGRI....!!!!!
Muhammad Yusuf
22 Mei 2010 - 20:05:38 WIB
Kalau berjuang ingat juga guru dibawah naungan Kementerian Agama yg secara realita banyak terabaikan......
PGRI cabang Kramat Watu
23 Mei 2010 - 13:28:04 WIB
Apapaun yang terjadi guru harus diperjuangakan, baik honor maupun PNS agar pendidikan di indonesia semakin baik guna mencerdaskan anak bangsa, oleh karenanya kesejahteraan guru perlu ditingkatkan oleh pemerintah
Karnawi Umar Bakri
23 Mei 2010 - 14:25:36 WIB
Bravo...Guru
Abdul Kadir (Qedo, PGRI NTB)
23 Mei 2010 - 19:33:29 WIB
Sejatinya, hari ini tidak boleh ada lagi pengkotak-kotakan guru. YANG ADA ADALAH GURU INDONESIA PROFESIONAL.
Memang, dengan dilikuidasinya PMPTK, maka akan semakin terbuka peluang bagi kalangan guru sendiri untuk mengkotak-kotakkan diri. Ada yang menganggap dirinya guru Depdiknas. Ada Guru Depag. Ada Guru SD. Ada Guru SMP. Ada Guru SMA dan seterusnya. Hal semacam ini pernah terjadi sebelum PGRI mulai memperjuangkannya. Sekarang, UU Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 74 Tahun 2009, dan Perpres Nomor 17 Tahun 2010 sudah ada. Jangan lagi kita mau mengkotak-kotakan diri. KITA SEMUA SATU. GURU INDONESIA PROFESIONAL. Bila kita terkotak-kotak, akan memudahkan pihak lain memprovokasi kita. MARI KITA BERSATU DALAM WADAH PGRI. Dan kita bersama-sama memperjuangkan hak-hak kita yang selama ini diperhatikan setengah hati oleh Pemerintah.
HIDUP PGRI.... HIDUP GURU.... SOLIDARITAS....YEESS!!!
Tachroni Lempuing OKI Sumsel
23 Mei 2010 - 21:52:24 WIB
Negara melalui lembaganya sdh lengkap bahkan kadang2 berlebihan, bgt jg yg menangani permasalahan guru tp kalau PGRI gak koar2 terus terkadang dibarengi dg demo gk jg mau ngerti. Presiden,menteri,politikus dan siapupun dia kalau sdh jd org kok lupa dg guru, pdhl perjalanan awal dr blm melek pengetahuan sampai sampai pada jbtn empuk itu tdk terlepas jasa guru. PGRI terus berjuang...!! agar mereka ingat kembali akan jasa guru.GURU akan tetap menjabat guru, tp murid akan menjadi apa saja yg mrk mau....
DWIYANTO,S.Pd.
24 Mei 2010 - 22:32:50 WIB
kita sebagai anggota PRGI harus selalu mengedepankan azas keseimbangan antara tuntutan hak sebagai PNS dengan kewajiban kita dalam melaksanakan tupoksi sebagai guru.
Iing Sodikin
26 Mei 2010 - 09:53:16 WIB
Terima kasih kami untuk PB PGRI atas perjuangannya, sehingga kami Guru Bantu DKI menjadi lebih optimis untuk dapat meraih hak2 kami menjadi PNS dan mudah2an PB PGRI tidak hanya sampai disitu, akan tetapi sekaligus dapat mengawal hasil pertemuan tersebut hingga tuntas, karena kami trauma dengan janji2 terdahulu yang manis kedengarannya akan tetapi sangat pahit dirasakannya sebagaimana PP 48/2005 jo PP 43/2007 sebetulnya sangat jelas bahwa kami adalah bagian dari PP tersebut akan tetapi kenyataanya lain. Mudah-mudahan untuk kali ini lain hasilnya apalagi mendapat dukungan kuat dari PGI. terima kasih PGRI. hidup guru bantu DKI...hidup PGRI ....
ediyanto
26 Mei 2010 - 11:33:11 WIB
Terima kasih kepada PB.PGRI untuk perhatiannya kepada guru bantu, Mohon maaf sebelumnya kami berfikir negatif PGRI hanya mengurusi Guru-guru dilingkungan Negeri saja sehingga kami seperti kehilangan induk, padahal tugasnya sama sama mencerdaskan anak bangsa.
Semoga perjuangan Kita mendapat RidhoNYA Amin.
siti zubaidah
26 Mei 2010 - 14:20:36 WIB
Terima kasih kepada PB.PGRI,semoga dengan ini nasib kami guru bantu DKI yg merupakan anggota PGRI umumnya di sekolah swasta,benar-benar mendapat hak menjadi PNS sebagaimana telah dijanjikan oleh Pemerintah.
Hidup guru bantu...jayalah PGRI.
Sudik Prayitno
26 Mei 2010 - 14:38:11 WIB
Semakin cerdas suatu bangsa itu karena semakin ikhlas guru mengajar. semakin nyaman guru mengajar karena adanya kesejahteraan dan jelas nasibnya kedepan. Semoga PGRI bisa menjadi corong perbaikan nasib guru negeri maupun swasta.mari rapatkan barisan demi kebangkitan Indonesia yang akan datang..bravo PGRI bravo Guru Bantu DKI..Bravo juga Pak Fasli Jalal dan stafnya..
TITA PUTRI
26 Mei 2010 - 16:56:51 WIB
Dunia pendidikan kita seringkali tidak mau menghargai potensi Guru Swasta, padahal yang pintar juga tidak sedikit. Tetapi kepintaran dan kehebatan mereka tidak memperoleh harga dan penghargaan yang memadai. Karena, negara dan masyarakat terbelenggu dalam struktur berpikir yang tidak menghargai apa yang bukan berasal dari pemerintah.TERIMA KASIH yang telah menghargai guru bantu Swasta
kiswadi ketua PGRI Kab.Jepa bra
26 Mei 2010 - 19:04:45 WIB
Hasil perjuangan PGRIyang dapatdinikmati oleh temen-teman guru swasta tentu tidak cukup dengan imbalan ucapan yerima kasih.tetapi akan lebih bijak kalo rekan-rekan guru swata beramai-ramai mendaftarkan diri sebagai anggota PGRI aktif.sebab tidak cukup diperjuangkan hak-hak guru tetapikebijakan pemerintah yang mengatur dan melindungi hak-hak guru harus dikawal terus oleh PGRI.untuk mengawal.perlu kekuatan.maka dengan anggota yang banyak akan menjadi besar dan kuat.BRAVO PGRI
ali
27 Mei 2010 - 09:47:01 WIB
Terimakasih kepada PGRI yang sudah memperjuangkan Nasib Guru Bantu DKI jakarta. Semoga menjadi kenyataan, Selama ini yang menjadi Kendala adalah Pemerintah DKI jakarta / Gubernur DKI jakarta yang tidak mempunyai niatan / tertutup mata hatinya untuk Guru Bantu Swasta.Gubernur DKI Jakarta mengingkari peran serta guru bantu swasta dalam membangun pendidikan dan mencerdaskan masyarakat Jakarta. Semoga PGRI dapat menembus dinding ketidak adilan yang di buat Oleh Pemda / gubernur DKI Jakarta.Jayalah PGRI.
Edi
27 Mei 2010 - 10:33:06 WIB
semoga apa yang diperjuangkan oleh PB PGRI Mendapat ridho dari Tuhan YME. Dan dapat cepat di realisasikan oleh para pejabat berwenang. PGRI kab. madiun
Hidup PGRI....
Berjuang tiada henti ..........
untuk indonesia yg berbudi .....
Wahyudi Amin
28 Mei 2010 - 05:51:13 WIB
Perjuangan PGRI yang begitu hebat itu perlu diimbangi oleh seluruh anggota PGRI dengan meningkatkan kinerja sesuai bidangnya, sehingga jangan sampai terjadi/terkesan PGRI (Guru) hanya menuntut haknya tapi kurang menjalankan kewajibannya.
Hidup PGRI
Hidup Guru
Solidaritas Yessssss!!!!
Gatot Setyobudi
04 Juni 2010 - 08:50:49 WIB
Kami GTT dan PTT yg ada bekerja di smppgri sdh lbhdari 10 than selalu berdoa semoga perjuangan PGRI berhasil krn telah lama gaji yg kami terima sangat.....sangat....keciii..ll Solideritas....yes kami tunggu
zaenuri
08 Juni 2010 - 10:59:40 WIB
saya wakil dari pg wiyata bakti kab.demak dan termasuk database B 2005,mudah - mudahan ini terealisasikan. amin. HIDUP PGRI
RIANTI
21 Juni 2010 - 11:27:06 WIB
TRIMAKASIH PGRI SUDAH PERDULI SAMA KITA,TUHAN MEMBERKATI PGRI
agus
24 Juni 2010 - 01:16:02 WIB
trimalasih PGRI,Berjuang Terus....
S. Rochwati
24 Juni 2010 - 15:13:36 WIB
Trima PGRI berjuang terus buat kami yang usianya terkena PP48, usia saya lebih 6 bulan dari persyaratan PP48 artinya kami sudah mengabdi lebih dari 21 tahun didunia pendidikan kok malah tak diperhatikan oleh Pemerintah
S. Rochwati
24 Juni 2010 - 15:19:11 WIB
Trima kasih untuk seluruh pengurus PGRI, smoga Allah memberkahi karena perjuanganmu sungguh mulia, tolong bantu kami yang terkena PP48, agar kami juga terangkat sebagai PNS, sebab kami justru sudah lama mengabdi didunia pendidikan kok malah diabaikan melalui PP48, sekali lagi trima kasih PGRI sungguh mulia jasamu
ririn
17 Juli 2010 - 14:31:05 WIB
ALHAMDULILLAH YA ALLAH, SEMOGA HAK GURU TIDAK LAGI DIBEDAKAN, KAMI SELAKU GURU HONOR SANGAT SEDIH DENGAN KONDISI INI, HATI KECIL KAMI BERTANYA KENAPA HAK KAMI DIBEDAKAN PADAHAL KEWAJIBAN KAMI SAMA?? SEMOGA ADA REALISASI NYATA DARI PEMERINTAH..TERIMA KASIH PGRI, TERIMA KASIH PAK SULISTYO ATAS P0ERJUANGANNYA!!!!
betty ruli
26 Juli 2010 - 11:10:23 WIB
kami guru sma pgri 3 jkt benar benar pahlawan tanpa tanda jasa.karena kewajiban dituntut tapi haknya tidak pernah diperhatikan,jangankan untuk hidup sejahtera.makasih atas perhatianya pak.moga berhasil... hidup PGRI...
Faisal Abdurahman
26 Juli 2010 - 15:06:51 WIB
Hidup PGRI, Jaya PGRI, kami siap terima kasih Pak Ketum dan seluruh pengurus PB yang tiada henti hentinya berjuang untuk guru di Indonesia.
CAHYADI
30 Juli 2010 - 23:18:33 WIB
KOK SAYA NGGAK MELIHAT PERJUANGAN APAPUN DARI PGRI, KECUALI NYURUH@ UNTUK UPACARA PADA HUT PGRI, MENURUT SAYA PGRI JUSTRU HARUS DIAUDIT..
amin thohari
06 Agustus 2010 - 10:16:57 WIB
masih banyak guru yang kurang ngerti dengan keguruanya... MASIH BANYAK YANG KURANG SEJAHTERA T.U YANG NON NEGERI, MASIH BANYAKK YANG PERLU DIPERBARUI OLEH PGRI KEDALAM DAN KELUAR ORGANISASI JANGAN BERBANGGA DULU DAN MINTA DIBANGGAKAN... YANG TERAKHIR MARI KITA CERDASAKAN BANGSA INI SEHINGGA MENJADI BANGSA YANG BERMARTABAT DIMANAPUN KAPANPUN SIAPAPUN DAN DALAM POSISI APAPUN... SEMOGA SELALU BENAR BENAR SUNGGUH SUNGGUH DALAM SEGALA TUGAS DAN PERAN YANG ADA PADA KITA.. BRAVO PGRI....
irvan
10 Agustus 2010 - 16:52:06 WIB
Menurut saya sebagai manusia biasa berfikir bahwa sistem pendataan honorer tahun 2010 ini sangat lemah dan lebih mudah dimanipulasi datanya oleh daerah masing2. Kenapa angggapan saya begitu? Karena menurut SE No 5 Tahun 2010, kriteria tenaga honorer yang akan diangkat ada dua kategori, mari lihat kategori II yang berbunyi sbb:
2. Kategori II
Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :
1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
2. Bekerja di instansi pemerintah;
3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006
Di sana dijelaskan bahwa “bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” dari sini sudah dapat terjadi manipulasi data, salah satu contoh yaitu tenaga yang dipekerjakan di sekolah negeri ( termasuk kategori II point 2 ), diangkat oleh kepala sekolah ( termasuk kategori II point 1). Di sini bisa saja pihak sekolah mamanipulasi data dengan mengubah dan memundurkan masa bakti/kerja tmt 1 januari 2005 atau bahkan dibawah tahun 2005 walaupun mereka masuk bekerja tahun 2006, 2007 dst, karena untuk mendapatkan SK kepala sekolah itu mudah lain halnya dengan SK Kepala daerah atau Bupati. Untuk pembiayaan bisa saja dibuat dengan dana BOS bagi sekolah yang ada dana BOS atau dana-dana operasional lainnya berarti ini sudah termasuk kategori II yaitu dibiayai oleh non APBD/APBN.
Lain halnya dengan honorer yang dibiayai APBN/APBD karena tenaga honorer APBD/APBN telah dimasukkan dalam anggaran daerah masing2 dan telah dirapatkan di DPRD wilayah masing2. sedangkan sekolah hanya kepala sekolah dan pihak2 sekolah yang terkait yang memegang peranan, begitu mudahnya pemalsuan data. Begitu juga di kantor atau dinas2 yang mengangkat tenaga honorer dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sini sudah dapat terjadi manipulasi juga, salah satu contoh yaitu tenaga yang dipekerjakan dikantor/dinas pemerintah ( termasuk kategori II point 2 ), diangkat oleh kepala dinas ( termasuk kategori II point 1). Di sini bisa saja pihak kantor mamanipulasi data dengan mengubah dan memundurkan masa bakti/kerja tmt 1 januari 2005 atau bahkan dibawah tahun 2005. apalagi biaya yang dikeluarkan bukan dari APBD/APBN, mereka tinggal buat saja biaya dari biaya kantor atau dana-dana operasional atau dana kegiatan kantor (kan termasuk non APBD/APBN) jadi semakin banyak tenaga honorer siluman yang akan diangkat dari kategori non APBD/APBN.
Beda halnya dengan Honorer yang dibiayai APBD/APBN mereka memang sudah resmi ada nama di BKD dan resmi diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu seperti kepala daerah contoh Bupati/ Walikota/ Sekda, SK yang dimiliki pun mempunyai kekuatan hukum yang kuat apalagi dana yang dikeluarkan menggunakan dana dari APBD/APBN yang tidak sembarangan dikeluarkan oleh daerah tapi telah dirapatkan terlebih dahulu oleh DPRD masing2 daerah.
Saya tidak manampikkan walaupun mungkin ada dan bisa manipulasi data untuk honorer APBD/APBN tapi untuk manipulasi data akan lebih berat dan sulit honorer APBD/APBN dari pada honorer non APBN/APBD atau wiyata bakti. Seperti saya jelaskan di atas yang non APBD/APBN tinggal minta buat SK kantor atau SK Direktur atau SK Ketua atau SK Kepala Dinas atau SK Kepala Sekolah,, mudah minta surat aktif bekerja walaupun tidak bekerja 1 januari 2005, manipulasi absensi yang mudah dan untuk pembiayaan langsung dimasukkan dalam kegiatan. Mudah benar bukan……. Bahkan yang tidak bekerja juga bisa lewat PNS melalui jalur honorer non APBD/APBN. Dan saya yakin akan lebih banyak data fiktif atau data siluman untuk honorer yang non APBD/APBN bahkan datanya akan membludak seperti air bah melebihi perkiraan dari BKN karena mudahnya manipulasi data untuk honorer non APBD/APBN.
Mudah2an pemerintah atau BKN lebih antisipasi dan lebih sangat-sangat mengawasi dari awal sampai akhir terhadap sistem yang lemah ini untuk hal-hal seperti di atas. Karena apabila hal ini terjadi maka bergembira dan tertawalah honorer-honorer siluman dari kriteria Non APBD/APBN karena mereka akan diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Siluman). Dan menangislah honorer yang APBD/APBN yang benar-benar telah mengabdi walaupun belum masuk kriteria SE no. 5 Tahun 2010. Untuk honorer kategori II saya rasa pemerintah hanya buang tenaga, buang energi, dan buang anggaran saja, karena honorer kategori II saya rasa banyak sekali penyimpangan data dan penyalahgunaan wewenang. Sebaiknya BKN atau Pemerintah sadar dan lebih waspada………..
AJI DARMAJI,S.Pd
14 Agustus 2010 - 13:35:46 WIB
Insya Allah PGRI bersuaranya tidak hanya untuk guru honor yang mengajar di sekolah Negeri tapi saya yakin menyuarakan juga Guru Honorer yang mengajar di sekolah swasta amiiin. Kepada Bapak-bapk pengambil kebijakan dalam pengangkatan guru-guru honorer kami mohon yang mengajar di sekolah swasta juga sama mengembangkan mendidik dan mengajar untuk semua anak bangsa , anak bangsa tidak mengenal negeri dan swasta tapi satu Indonesia begitu bukan, Bapak Presiden kami mohon perhatiannya,Saya mengajar di sekolah swasta Tingkat SMP sudah mengajar disekolah swasta 22 tahun lamanya sudah beberapa kali ikut Tes CPNS tapi belu memihak keberuntungan kepada saya sampai dengan hari ini saya belum ada kepastian yang pasti kepada siapa saya harus mengadu kalau tidak kepada Bapak-bapak pemegang kebijakan ini mohon pertimbangannya semoga Bapak-bapak mendengar jeritan derita ini, Menteri Pendidikan, MENPAN, MENDAGRI, DPR Komisi II, VII , X dan Komisi - komisi lainnya yang ada hubungannya dengan pengangkatan PNS yang meungkin nanti lintas sektoral, terima kasih semuanya Allah akan bersama orang-orang yang sabar
firman
17 Agustus 2010 - 23:37:11 WIB
pak tolong nasib kami guru swasta juga diperhatiakan jangan guru honor dinegeri aja karena kami sama-sama mendidik dan mengajar anak bangsa jadi mohon kami yang diswasta juga diperhatian minimal yang mengabdi 5-10tahun tolong juga diangkat pns lansung dengan data bkd langsung turun kesekolah swasta dan bertanya langsung kepada kepala sekolah dan guru yang mengabdi di sekolah swasta
abdul latif
24 Agustus 2010 - 10:03:49 WIB
alhamdulillah dan terima kasih kepada PGRI,tetapi perlu penataan dan pengawasan yang sangat ketat dalam pendataan ulang tahun ini, karena di Brebes banyak manipulasi data dan ketidak tepatan dalam pengelompokkan K1 dan K2.mohon dengan sangat dalam pengawasannya,Semoga Allah masih memberkahi Kita,amin.........ya robbal alamin
M. Agus Widodo
24 Agustus 2010 - 11:38:46 WIB
Subnallah, semoga Tuhan azza wa jalla mengabulkan perjuangan PGRI. Sehingga semua guru dapat diakomodir sebagai PNS.Amin.
Bambang
24 Agustus 2010 - 21:02:07 WIB
Saya menjadi guru wiyata di SD Negeri 2 Kemangkon, purbalingga Jateng sejak juli 2004, mulai terima honor APBD I sejak tahun 2007, kemudian beralih ke APBD II mulai tahun 2009 s.d sekarang, saya mendapat honor dari SD sebesar 100.000/bln, dan sampai sekarang saya mengajar PAI dan Bahasa Inggris yang semua 24 jam/minggu. Mengapa dari pihak pemerintah belum bisa merubah saya menjadi Guru PNS? untuk pendataan sesuai SE Menpan no 5/2010, saya masuk Kategori II. Pada pendataan th. 2005 saya masuk Data Base B, dan ikut tes CPNS jalur honorer secara serempak pada tahun 2006. Apakah nanti saya langsung diangkat jadi PNS? Apa ikut tes lagi? Semoga dari PB PGRI membantu saya dan rekan-rekan yang sudah cukup lama wiyata. Yth. Pak Sulistiyo, Perhatikan kami Pak, bersama rekan-rakan di daerah bawah. Terima kasih
Darkam Ali S
27 Agustus 2010 - 19:54:17 WIB
1.trims atas perjuanganya
2.kalau PNS ada gajih 13 gimana yang honorer.
3.Pengangkatan PNS Jalur tes tolong hapus karena berindikasi KKN.Ganti dengan sistim point..misal masa kerja pointnya...Usia pointnya..ijasah ...jurusan..Universitas..sekolah negri/swsta....nilai aktifitas kepala sekolah....
moch. kasdari
28 Agustus 2010 - 07:14:51 WIB
hidup PGRI hidup Pak Sulis.....
PGRI terus berkibar memperjuangkan hak-hak guru
m.zen syukri,s.pd
30 Agustus 2010 - 10:38:14 WIB
khususnya di palembang dan indonesia pada umumnya,sangat diharapkan peran pgri memperjuangkan kesejahteraan guru honor di sekolah swasta/negeri karena sampai dengan saat ini tidak ada satupun instansi atau peraturan daerah yang mengatur mengenai gaji minimal sedangkan buruh saja ada umr. Ayo PGRI jangan hanya membuai dengan janji, mari bersama-sama kita buktikan dengan pasti. terus berjuang para pahlawan pendidikan.
ABDUL HALIM (PGRI MUSI BANYUASIN)
31 Agustus 2010 - 22:16:22 WIB
PGRI terus berjuang untuk kepentingan guru Indonesia, baik yang sudah PNS maupun guru Honorer di Sekolah Negeri dan Sekolah SWASTA. Kita semua berharap agar Pemerintah membuka pintu hatinya untuk memperhatikan /dan mengangkat guru Honorer menjadi PNS tidak hanya guru yang honor di Sekolah Negeri tetapi Juga Guru honor di Sekolah Swasta. Anak-anak yang sekolah di Sekolah Swasta Juga Anak bangsa, MENGAPA GURU HONOR DI SEKOLAH SWASTA TIDAK DIPERHATIKAN moreka juga mendidik anak bangsa Indonesia.
Wahai Saudaraku Guru honor di Sekolah Swasta, PGRI terus berjuang untuk anda, untuk kita semua, untuk kepentingan bangsa.
Kita sama-sama berjuang dan berdoa semoga impian kita menjadi kenyataan
Amiin ...... Selamat berjuang ......
HIDUP PGRI !! HIDUP GURU !! SOLIDARITAS ... YES ...!
yustafa
12 September 2010 - 09:46:52 WIB
trimakasih PGRI yang sangat mempedulikan dan mendengarkan suara hati kami yang gak punya hak untuk ikut dalam pendataan.
dewi
15 September 2010 - 17:37:00 WIB
saya berharap PGRI bisa memperjuangkan dan menghilangkan pengkotak-kotakan antara guru PNS dan guru Non PNS (swasta maupun negeri). Semua mempunyai tugas yg sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Jadi sudah sepatutnya kesejahteraan mereka jg sama, jangan dibeda-bedakan, itu baru namanya keadilan....bravo PGRI.
DAVIT SAHER WATAYASI,SIP
28 September 2010 - 12:04:25 WIB
saya guru sma pgri 3 palembang sejak tahun 1992 s.d.sekarang usia saya 41 th. saya sudah lulus sertifikasi guru 2009 tp belum dapat tunjangan sertifikasi sementara yg lain sudah.Dan tlng perjuangkan saya menjadi PNS, terima kasih
bagong
28 September 2010 - 12:41:34 WIB
komentare irvan komentar wong kecewa...wajar bae lah.
Sulistyo akeh cari mukane ketimbang banyak berjuang.
kerjakan...
Farhan
17 Oktober 2010 - 13:20:11 WIB
mana janji manismu PGRI? Katanya Mei berhasil mengusulkan jalan keluar utk pengangkatan guru GTT. Itu hanya utk yang di sekolah negeri. Untuk GTT di SWASTA mana? toh sama2 guru kan?
Farhanitrate
17 Oktober 2010 - 13:21:19 WIB
mana janji manismu PGRI? Katanya Mei berhasil mengusulkan jalan keluar utk pengangkatan guru GTT. Itu hanya utk yang di sekolah negeri. Untuk GTT di SWASTA mana? toh sama2 guru kan?
g.sutardi
21 Oktober 2010 - 19:35:05 WIB
mari kita bersatu antar sesama guru negeri dan swasta dibawah naungan PGRI untuk mengusulkan guru GTT baik negeri atau swasta menjadi guru PNS,jangan lupa kewajiban kita terhadap organisasi untuk kelancaran perjuangan tersebut.
andi.ashar@yahoo.co.id
23 Oktober 2010 - 15:40:50 WIB
dikriminasi terhadap sekolah swasta merupakan ketidak mengertian pemerintah dan pengambil kebijakan tentang keadaan dunia pendidikan
andi.ashar@yahoo.co.id
23 Oktober 2010 - 16:05:18 WIB
pgri dan dinas pendidikan tolng beri pemahaman tentang keadaan guru sekolah swasta kepada "menpan" NUPTK mestinya menjadi syarat, karena honorer yang memeliki NUPTK sudah di pastikan bukan honorer piktif , supaya meminimalkan honorer fiktif seperti yang terjadi sekarang di beberapa daerah di duga banyak honor fiktif, dan keadaan kami di sekolah swasta di daerah kami kepala SMA PGRI Pangsid Kab. Sidrap diangkat oleh pemerintah dan berststus pns. aktif dalam setiap kegiatan pemerintah serta tidak memungut biaya (Pendidikan gratis) kami tidak mendapat tunjangan dari yayasan bahkan ada beberapa dari kami menerima tunjangan dari negara sebagai guru profesional, kalau pemikiran bahwa kami sejahtera dan digaji yayasan itu pemikiran yang keliru, memang ada beberapa sekolah swasta yang menerima tunjangan yang besar dari yayasan namun itu kebanyakan di kota-kota besar.
salam....
terus perjuangkan kami dan mudah-mudahan perjuangan pgri dapat di terima pemerintah
Desriga Irantoni
25 Oktober 2010 - 16:40:03 WIB
assalammu'alaikum wr. wb.
Semoga apa yang menjadi harapan kami guru honor dapat terus juga menjadi harapan PGRI, karena kalau kami udah PNS pasti kami menjadi anggota PGRI, merdeka dan berjayalah PGRI.
bek tuwo beh
ahmad clotot bin kasmad
27 Oktober 2010 - 16:57:17 WIB
yaaaa itu hanya di kota-kota besar saja, kami yang ada di daerah terpencil akan dilewat saja
romi rumawan
06 November 2010 - 12:09:42 WIB
sukses pgri bagi prjuangan mu...sy rasa pemerintah skrng kurang peka akan dunia pendidikan...slama ini bicara kesejahtraan guru sudah ditingkatkan & baik....sebenernya guru yg mana??
km guru swasta tdk pernah trsentuh...hidup sgt memprihatinkan gaji cma 100ribuan/bln....krn km suka & cnta dgn pkerjaan ini makanya km tetap brtahan bkn krn km tdk dpt brsaing...pendidikan km jg tinggi...bila pemerintah emang ingin dunia pendidikan maju tlong jgn diskriminasi trhdp km(Guru swasta) krn bila idealisme km hilang krn ulah sikap pemerintah jg...maka detik2 kehancuran pendidikan dan negara ini sdh dkt
angkat angudi
22 November 2010 - 16:53:58 WIB
Assalamu'alaikum Wr,Wb
saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau bapak sulistiyo yang telah memperjuangkan nasib guru WB,kami benar-benar menunggu perjuangan bapak lagi sampai nasib kami adalah nasib yang nyata, bukan hanya sekedar mimpi di tengah kegembiraan selain kami. salam...........pahlawanku.
kita bertemu di surga.
didik
09 Desember 2010 - 21:37:10 WIB
sebetulnya mudah untuk mengangkat guru non pns jadi pns yaitu melalui program sertifikasi. dengan bukti sertifikasi kopetensi guru sudah jelas dan ini menyangkut guru negeri dan swasta.
Black List
14 Desember 2010 - 08:35:14 WIB
kami berharap semoga segala program pemerintah yang sangat memperhatikan nasib para guru honorer, maupun guru swasta tetap konsisten dan continue, amin......... terutama masalah tunjangan insentif guru, agar diberikan sesui dengan jadwal yang telah ditentukan, karena banyak guru2 honorer dan swasta mengeluh ko' tunjangan insentif guru diberikan setiap akhir tahun, padahal seharusnya diberikan enam bulan sekali, sedangkan sering para guru honerer terdapat keperluan2 yang sangat mendadak, semoga ini menjadi perhatian serius bagi seluruh instansi2 pemerintah yang terkait di dalamnya, atas perhatinnya kami mengucapkan banyak2 terima kasih, semoga tuhan memberikan kemudahan kepada bapak2 semua....amin.......
tunjung
19 Desember 2010 - 07:14:38 WIB
Honorer Teranulir Jawa Tengah memohon tetao diperjuangkan Bapak. Terima kasih
pak andri
24 Desember 2010 - 22:21:19 WIB
Sungguh Dholim dan diKUTUK Alloh SWT bagi yang memunafikan peran guru swasta dalam mencerdaskan anak bangsa. Pemerintah harus fair guru di sekolah swasta yang masa kerjanya terus menerus sebelum 2005 sampai sekarang haRUS DI angkat CPNS jangan hanya yang di sekolah negeri aturan ini perlu direvisi karena penuh diskriminasi dan kurang sportif. By pembela kebenaran.
guru GTT
29 Desember 2010 - 07:58:47 WIB
omong kosong PGRI memperjuangkan guru swasta ,lihat kenyataannya di lapangan hanya guru PNS saja yang mereka bantu,belum dapat sertifikasi ada uang tunggu nya Rp.250ribu mana yang guru GTT apa mereka dapat? gaji guru PNS rata rata 2 sampai 4 jutaan bandingkan dengan yang guru swasta cuma Rp.200 ribu adilkah ini? kalau butuh dukungan mereka selalu mendekati guru guru swasta /guru GTT, ,ketika mereka PGRI tak butuh pasti di tinggalkan,seharusnya uang tunjangan untuk sertifikasi yang satu kali gaji pokok itu dialihkan untuk mengangkat guru GTT, apakah PGRI mau memperjuangkan? pasti tak mau, PGRI cuma omong kosong semua itu ,wahai guru swasta kalian bersatulah dan sadarlah kalian hanya di manfaatkan saja...
Drs.Joko wahyono
29 Desember 2010 - 09:50:17 WIB
Tahun 2011 Gaji PNS naik,GURU tapi yang PNS naik,malah yang tidak sertifikasi malah memperoleh TUNJANGAN NON SERTIFIKASI,tahun 2011 malah ada beberapa instansi memperoleh REMUNERASI. tapi buat GTT SEKOLAH SWASTA ,GTT malah semakin menderita,miskin dan punya hutang banyak,GTT sekolah swasta memang apes,oleh PEMERINTAH DAERAH saja tidak didata oleh BKD,insentip dari Pemerintah cuma sebesar RP.100 ribu per bulan,Gaji jauh dibawah UMR,malah di Jawa tengah gaji GTT jauh dibawah PETUGAS PEMUNGUT SAMPAH di kampung ,GTT tanpa TUNJANGAN PENSIUN,tanpa TUNJANGAN KESEHATAN apalagi REMUNERASI,semakin tambah tahun semakin menderita dan sengsara buat GTT SEKOLAH SWASTA, Mohon PEMERINTAH ,DPR,PGRI dan LSM membantu GTT yang ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan GTT juga manusia yang punya hak hidup.
andi ashar
16 Januari 2011 - 09:48:55 WIB
pgri. mewakili teman2 guru honorer sekolah swasta, meminta agar kiranya kami yang di sekolah swasta dapat di angkat menjadi cpns atau setidaknya kami di data dalam pendataan data base. tentunya teman2 pengurus pgri pusat sangat memahami kegelisahan kami, diskriminasi pemerintah terhadap guru honorer sekolah swasta sangat berpengaruh pada kondisi kami di swasta padahal kita tahu bersama dalam pelaksanaan di lapangan tidak ada perbedaan kmai dengan teman2 guru honorer sekolah negeri.
ibrahim
17 Januari 2011 - 08:37:25 WIB
hentikan sbi
http://deateytomawin.wordpress.com/2010/12/03/sekolah-bertaraf-internasional-adalah-program-yang-salah-konsep-dan-90-pasti-gagal/#comment-168
dwi
17 Januari 2011 - 13:19:36 WIB
Kami dari GTT dan PTT Sekolah Swasta sangat mengharapkan pemerintah tidak menganak tirikan kami yang berada di sekolah swasta karena kami juga ikut mencerdaskan anak Bangsa. Kami sudah mengabdikan diri puluhan tahun tetapi tidak ada perhatian.
sulistiyo aseli
26 Februari 2011 - 10:31:50 WIB
hentikan sertifikasi ,kalau tidak dihentikan bisa habis uang negara,rakyat miskin lebih butuh uang dari pada guru PNS yang bergaji 3 jutaan,bandingkan dengan rakyat yang tak punya gaji tetap ,paling sebulan dapat gaji 300 ribu ,tolong PGRI membandingkan dan memikirkan rakyat yang lebih banyak ,jangan hanya segelintir guru PNS saja,anda harus bijaksana
sulistiyo aseli
26 Februari 2011 - 10:32:39 WIB
hentikan sertifikasi ,kalau tidak dihentikan bisa habis uang negara,rakyat miskin lebih butuh uang dari pada guru PNS yang bergaji 3 jutaan,bandingkan dengan rakyat yang tak punya gaji tetap ,paling sebulan dapat gaji 300 ribu ,tolong PGRI membandingkan dan memikirkan rakyat yang lebih banyak ,jangan hanya segelintir guru PNS saja,anda harus bijaksana
Didik budiarso
02 Maret 2011 - 19:12:19 WIB
Pendataan tenaga honorer untuk guru jangan hanya di sekolah negeri saja di sekolah swasta guru punya hak. guru non pns yang lulus sertifikasi sudah jelas punya kompetensi. masak negara mau mengangkat guru pns tanpa kompetensi yang jelas.
Didik budiarso
02 Maret 2011 - 19:56:37 WIB
Waktu dulu profesi guru masih dipandang sebelah mata. sekarang jadi primadona. berlomba lomba dengan segala cara menjadi guru. bagus, tapi yang perlu diingat adalah menjadi guru itu harus punya jiwa roh guru. artinya seorang guru harus sebagai sosok teladan alias di gugu lan ditiru. ingat ajaran K i Hajar dewantoro.
joko
04 Maret 2011 - 12:03:04 WIB
kami mohon bantuan PGRI agar mendorong pemerintah utk mempercepat hasil PENDATAAN TENAGA HONORER NON APBD dan tentukan hasilnya untuk apa. Karena kami rasa prosesnya sudah terlalu lama, kami rakyat jelata yang sehari puasa dan sehari makan sudah bosan menunggu karena prosesnya lambat dan bertele-tele. . mohon dengarkan aspirasi rakyat ini. .Hidup PGRI kami mendukungmu....wassalam
Didik budiarso
07 Maret 2011 - 18:45:06 WIB
Saya yakin pemerintah tidak akan membedakan guru non pns yang ada di sekolah swasta dan sekolah negeri. SK Menpan tentang guru honorer mungkin masih prematur. tapi kalau sudah final ya, bencana untuk guru yang mengabdi di sekolah swasta. sebetulnya mudah sekali untuk mengangkat guru non pns menjadi guru PNS. Yaitu melalui jalur sertifikasi. Guru non PNS yang telah lulus sertifikasi sudah jelas kompetensinya.
guru swasta
15 Maret 2011 - 11:29:10 WIB
Kapan ya guru swasta yang sudah mengabsi lama diangkat menjadi pns
DiDIK BUDIARSO
20 Maret 2011 - 18:38:03 WIB
Kalau pemerinyah ingin mengangkat guru pns. yang perlu diperhatikan adalah sudah terbukti atau belum kompetensinya,Program sertifikasi bagi guru non pns yg ingin menjadi pns jelas jalan yang paling adil. Karena program ini selain kompetensi terbukti juga sudah menyangkut beban kerja guru dalam jabatan.
DIDIK BUDIARSO
20 Maret 2011 - 18:45:13 WIB
DISAMPING MENYANGKUT KOMPETENSI DAN BEBAN KERJA JUGA MENYANGKUT MASA PENGABDIAN. iSTILAH JAWANYA URUT KACANG. DALAM PENGANGKATAN GURU PNS SELAIN ITU PEMETAAN GURU DI SUATU DAERAH DENGAN PROGRAM SERTIFIKASI JUGA JELAS. YANG NANTINYA TIDAK AKAN TERJADI PENUMPUKAN GURU PNS PADA SUATU DAERAh. Dengan demikian pemerintah tidak membedakan sekolah negeri dan swasta.Saya yakin pada pemerintah akan berlaku adil terhadap warganya. amin
den mas didik
24 Maret 2011 - 19:04:19 WIB
terserah pemerintah saja. mau ada diskriminasi pengangkatan pns guru dari sekolah swasta atau sekolah negeri lha wong pengambil kebijakan juga bingung. yang penting tetap komit terhadap dunia pendidikan hore!!!!!.
Taufiq
29 Maret 2011 - 21:31:12 WIB
Saya yakin pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk memikirkan pahlawan negara ini (guru swasta)
arifa
03 April 2011 - 20:43:00 WIB
trimakasih PGRI. saya berharap PGRI terus memperjuangkan suara hati para guru terutama guru swasta yang tugas serta tanggungjawab sama dengan guru negeri tetapi penghargaan tidak sama. bahkan terkadang dalam kegiatan MGMP ada perlakuan yang berbeda.
tolong untuk guru-guru swasta dapat Diangkat menjadi PNS tanpa harus mengikuti tes PNS karena mekanisme penerimaan CPNS anatar guru dan non guru seharusnya berbeda. karena tugas dan tanggungjawab juga berbeda.
mohon perjuangkan temen-teman guru swasta untuk dapat menjadi PNS.
mekanisme penerimaan guru swasta menjadi PNS untuk segera disosialisasikan. apakah jumlah tahun wiyata bakti berpengaruh?? dan minimal berapa ??? trim
Johanes Kurniawan, S.Th
05 April 2011 - 22:09:29 WIB
Salam Sejahtera,
Sdh lama saya mengajukan diri untuk pengangkatan PNS bagi guru honorer di sekolah swasta hingga kini belum ada respon dan panggilan. Bagamana kelanjutannya?
Tq.
den mase didik B
07 April 2011 - 18:43:15 WIB
Saya juga guru non pns sudah menikmati tunjangan profesi 2 tahun . Tentang pengangkatan guru pns. Ya sabar dulu. pemerintah pasti telah mikir. tapi kalau bermuatan politik ya tidak tahu. Yang penting jadi guru ya mendidik para siswanya agar menjadi generasi yang madani. Sabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar dulu. alon alon ya.
ABE
22 April 2012 - 21:39:44 WIB
SAMPAI SEKARANG TIDAK NAMPAK KEBERPIHAKAN KEPADA GURU SWASTA DI JAKARTA. APAKAH TERUS HARUS BERSABAR SEDANGKAN KONDISI PEREKONOMIAN KIAN MENJERAT...MUNGKIN KAMI BUTUH DUKUNGAN POLITIK DARI PARPOL...SELAMA INI PDIP YANG MENDUKUNG PENGHAPUSAN DIKOTOMI GURU
Didik Budiarso
18 Mei 2011 - 18:46:26 WIB
Saya mendukung kebijakan pemerintah mengenai kebijakan terhadap guru, yang tidak ada diskriminasi antara yang mengajar sekolah negeri dan swasta. di sini yang diperhatikan adalah nilai pengabdian yang menyangkut masa kerja dan juga kompetensi, baik pedagogik, sosial, profesi dan juga masalah mental. kematangan, keteladanan dan lain sebagainya. jadi profil guru yang bisa digugu dan ditiru. Saya masih ingat. Pencipta hymne guru yaitu pak sartono juga bukan guru pns. Beliau mengabdi di smp kanesius madiun. Dengan prestasi demikian tinggi belum ada perhatian dari pemerintah. Wah ironis betul ini.Mbok ya pemerintah atau pengambil kebijakan jangan ambil potong kebijakan .perlu adanya pendalaman yyang lebih lanjut. Bisa dibayangkan bila seorang guru non pns mempunyai anak yang tidak bisa kuliah gsra gara gaji kecil. di sisi lain muridnya bisa kuliah karena punya biaya. sungguh memang guru non pns memang pahlawan tanpa tanda jasa.
GURU TERANIAYA!
19 Mei 2011 - 10:38:54 WIB
DARI DULU, PGRI CUMA NGOMONG!
TIDAK ADA BUKTINYA!
INGAT, PGRI SEKARANG WADAH PILITIKUS!
Den Baguse Ngarso
20 Mei 2011 - 21:44:59 WIB
Wah berbicara soal guru memang asyik dan menarik betapa tidak rata rata gaji hanya 100 ribu bisa hidup edan tenan. lain dengan orang yang gajinya gede ditambah tunjangan telpon 14 juta sampai kupingnya tuli saking kebanyakan nelpon yang nggak jelas juntrungnya. pondamen negara yang sudah bagus di acak acak, diamandemen dengan alasan sudah tidak sesuai dengan situasi.Wahai para pengurus negeri sadarlah mau dibawa kemana negeri ini.menurut penulis sekarang semua memang tambah trasparan termasuk juga edannya orang. dengan prinsip iki jaman edan nek ra ngedan ra keduman. oalah indonesiaku yang tercinta apa besuk tinggal nama. Sedih aku. Aku masih ingat pada jaman perang dunia jepang hancur lebur. untuk membangun kembali kaisar hirohito yang ditanyakan hanya satu yaitu jumlah guru yang masih hidup berapa. ironis sekali dengan keadaan di indonesia. guru untuk mendapatkan penghargaan harus demo antar guru didiskriminasi. oalah pejabat pejabat pengurus negara. aku ingin indonesia jaya dengan segala bidang.
widodo
16 Juni 2011 - 21:03:51 WIB
Bapak Sulistyo yth. dulu adalah dekan saya di IKIP PGRI Semarang, kami bangga dengan perjuangan dan jerih payah Anda untuk memperjuangkan nasib guru-guru yang belum terpikirkan, tetapi kami akan lebih bangga lagi apabila kami guru2x swasta yang sudah mengajar puluhan tahun di sekolah swasta, juga ikut diperhatikan untuk bisa diangkat menjadi PNS secara otomtis, tetapi tentu saja dengan memperhatikan masa kerja ( lebih dari 5 tahun bisa diangkat ) terimakasih Bapak, doa kami selalu menyertai perjuangan Anda.
guru sekolah swasta
03 Juli 2011 - 09:48:41 WIB
Sy, guru sekolah swasta tlng kami juga diperjuangkan jadi pns supaya masa depan kami bisa lebih baik. kami juga punya keluarga dan anak2 serta kami juga mengabdi sebagaiman tema2 kami sekolah negeri
Didik Budiarso
04 Agustus 2011 - 20:06:15 WIB
Ruwetnya maslah Guru menjadi PNS bisa terurai dengan model keadilan. Jangan ada diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Yang penting negara memberi penghargaan kepada warga yang pedulu jadi guru. jelas dengan kriteria tertentu, Sabar saudara saudaraku insan pendidik. Kita harus percaya kepada pengambil keputusan terhadap problem ini.
suasta
31 Agustus 2011 - 19:57:22 WIB
Ok PGRI berjuang terus.....
Cepat ya......
Jangan hanya berjuang aja...
Kapan tuntasnya....
Apa nunggu mau jadi pahlawan atau
veteran
dwi
10 September 2011 - 12:29:28 WIB
Jadi putus asa kalau pemerintah membeda-bedakan di negeri dan swasta. Kami yang di sekolah swasta juga mengharapkan perhatian dari pemerintah. Lebih baik yang memiliki NUPTK itu bisa diangkat CPNS. Banyak teman-teman yang dulu guru bantu dengan masa kerja sedikit di angkat PNS kami yang masa kerjanya lebih banyak tidak dapat masuk.
Didik Budiarso
23 September 2011 - 21:02:32 WIB
Ya sabar dulu wong pemerintah sudah mikir unutk semua guru tanpa didkriminasi. sabar ya
Achmad Taufiq
29 September 2011 - 08:07:32 WIB
Semoga Guru-guru yang Non PNS (Honor Murni) yang ada di sekolah negeri segera di angkat Menjadi CPNS dan PNS.
bangun Julianto
03 Oktober 2011 - 17:15:37 WIB
terharu, menangis, perasaan bersedih mendengar, melihat & merasakan lngsung pengabdian seorang profesi guru,, terlebih guru gtt d suatu sekolah di negeri kita tercinta.,, jasa guru yg amat besar mncerdaskan anak-anak bngsa, mendidik mereka mnjadi orng yg berguna,, ,, sungguh mulia tugass guru... . hal trsebut tak sejalan dg hak2 yg d dapat beliau2,, , mskipun bgitu,, para guru Indonesia tetap semngat.. mudah2an amal baik engkau akn trblzkan d surga kelak, amin..ya Robbal 'alamin.....
sukoharjo
06 Oktober 2011 - 04:03:27 WIB
GTT nasibmu
INSENTIF TURUN MALAH BUNTUNG
hampir dua minggu sudah insentif turun namun siapa sangka sekolah menagih gaji yang telah dibayarkan setiap bulan yang nota benenya sebagai dana talangan harus dikembalikan ke pihak sekolah . padahal tiap bulan teria 200an ribu dari sekolah x 9 bln = 1.800.000,- edangkan insentif yang di terima 1.690.000 maka gtt justru minus. yaa terimalah GTT nasibmu..........
neti
29 Oktober 2011 - 12:23:10 WIB
bagaimana nasib guru GTT/GWB di kabupaten cilacap? sudah bakti lama tapi belu ada tanda-tanda perjuangan jadi PNS.
h. ruslan
03 November 2011 - 09:15:16 WIB
bapak-bapak di PGRI tolong berjuang terus untuk kami, para tenaga honorer sekolah swasta sehingga pemerintah mengakui dan menyamakan status kami dengan teman2 kami di sekolah negeri.
Tohirin
04 November 2011 - 16:22:33 WIB
Saya telkah wiyata Bhakti 8 tahunan sejak tahun 2003 sampe sekarang tahun 2011 sudah ikut pendataan/pemberkasan.namun belum asa kabar untuk diangkat menjadi CPNS,saya tenaga wiyata bhakti penjaga SD,sudah berkeluarga dua anak,mohon perhatiannya kepada yang berwenang agar saya dapat diangkat jadi CPNS.amien...............
Daniel Frengky Kamengko.S.Pd
11 November 2011 - 20:16:24 WIB
Saya guru non PNS tapi suda bersertikat Profesi. tapi belum di angkat menjadi PNS.sedangkan teman-teman saya yang lain yang belum bersertikat profesi tapi mereka sudah diangkat menjadi PNS. tolong PGRI melihat ini kalau bisa untuk pengangkatan tahun ini di prioritaskan yang sudah memiliki sertikat profesi... karna sertifikat itu dalah SIM buat guru untuk mengajar,kalau tidak ada ya tidak bisa diangkat.
subandi
25 November 2011 - 11:26:33 WIB
met hut pgri semoga dengan bertambah usianya semangkin profosional atau menambahkan sdm yang ada dan terlalu banyak baktinya tuk meningkatkan kemampuan negresi agar cerdas dan pandai namun timbal balik pemerintah kurang atau tidak sungguh-sungguh untuk memperjuangkan nasib guru honor yang telah mengabdi puluhan tahun sehingga dengan wadah pgri salurkan keluh kesah ini semoga medapatkan yang terbaik agar nasib para guru honor ini tidak ditinggal
kan begitu saja selamat hari jadi pgri semoga semakin bersatupadu dalam memperjuangkan rekan senasib dan semoga ada kepedulian pemerintah yang sekarang amiin
desriga
26 November 2011 - 16:21:48 WIB
Aceh bagaimana Pak
Santy Setyorini
28 November 2011 - 11:46:48 WIB
matur nuwun PGRI, bgmana kelanjutan perjuangan utk CPNS teranulir ? kami menunggu realisasinya.. KASIHANILAH KAMI semaga pemerintah konsisten..
ana
30 November 2011 - 13:35:32 WIB
selamat HUT PGRI ke 66
Hidup PGRI!!!!
lanjutkan perjuanganmu, MUDAH-MUDAHAN SEGERA TERWUJUD KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA" Terutama bagi guru2 yang teraniaya...
Amin.............
Aldes Dwi Pikal, S.Pd.
12 Desember 2011 - 08:06:55 WIB
HBD PGRI yang ke 66
kami dari guru swasta berharap betul supaya PGRI memperhatikan dan memperjuangkan guru-guru swasta supaya dibayar layak oleh pemerintah, toh kami juga mengajar anak-anak bangsa ini.
mohon di usia yang sudah cukup tua ini, PGRI sudah layak dan sepantasnya memperjuangkan suara guru-guru di daerah. salam KALBAR
Guru Teraniaya
27 Desember 2011 - 06:48:40 WIB
tak usah berharap banyak terhadap pemerintah atau pengambil kebijakan yang sekarang....mereka itu sudah dibutakan dan ditulikan mata hati dan telinganya oleh tuhan...kita tunggu aja kehancuran mereka..
Hasanudin, S.Kom
30 Desember 2011 - 02:54:40 WIB
PGRI lakukan yg terbaik untuk kami...! Semoga amal ibadahMU di terima Allah SWT. Amin... Salam kompak
ANDI ASHAR
22 April 2012 - 09:26:08 WIB
bagaimaa dengan kami Pak! yang ngajar di sekolah swasta dan tidak pernah mendapatkan tunjangan dari yayasan karena ekolah kami termasuk dalam program pendidikan gratis pemerintah daerah Kab. SIDRAP dan memiliki persyaratan lengkap sebagai tenaga guru serta pengabdian. apa bedanya pengabdian kami dengan teman kami di sekolah negeri?. manusia indonesia juga kami ajar pak! bukan orang luar negeri. dari pada mengangkat kebanyakan tenaga honorer fiktif di lingkungan pemerintahan lebih baik mengangkat guru swasta yang pengabdiannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sudah 20Th. sekedar informasi, pendataan kategori II adalah perjuangan teman2 guru dari sumatera dan kenyataanya khususnya di daerah kami semua tenaga honorer non guru yang pengabdiannya terhitung mulai 2005 semua sudah masuk kategori I, kok setelah keluar kebijakan pemerintah mendata kembali tenaga honorer yang tercecer hampir 90% dari non guru...
"negara ini tidak pernah akan damai, aman, sejahtera apabila terus menerus terjadi ketdak adilan pemalsuan, pembohongan, serta penzholiman terhadap orang yang tidak berdaya. thanks
ANDI ASHAR
SMA PGRI PANGSID andi.ashar@yahoo.co.id
yanto
01 Februari 2012 - 21:59:03 WIB
pak tolong nasib gtt yang ada dipinggiran juga diperjuangkan
eko
13 Februari 2012 - 21:54:34 WIB
PGRI bagai mana nasib kami guru sukwan yg udh 10 th ini dn perjuangkanlah nasib kami, jangan ngurusin sertifikasi aja udh dapat bayaran mala di bayar lagi mendingan ngangkat pns baru timbang buat bayar sertifikasi
Honorer II
15 Februari 2012 - 10:02:49 WIB
Terima Kasih atas perjuangannya..,
Sudah lama berjuang tapi kami belum merasakan hasilnya.
Namun kami tetap berterima kasih sekali lagi.
Mungkin belum saat ini...
Semoga lusa kan ada perubahan yang lebih baik... (Amiin)
Mas Nano'
20 April 2012 - 11:12:11 WIB
Tolong, nasib guru honorer di sekolah swasta diperjuangankan....
Kami yang di Sulawesi Tenggara ini merasa dipermainkan oleh pemerintah!!!
Kami sudah setengah mati melengkapi semua berkas-berkasnya teman-teman honorer mulai dari tahun lalu sampai sekarang masih selalu dimintai berkas-berkas dari BKD,,,, e e e...ternyata dengan entengnya dia memperlihatkan surat edaran PP yang bunyinya "jika ada berkas guru honorer dari sekolah swasta yang masuk, jangan diteruskan ke BKN pusat".....!!!!
Astaga...apa-apaan ini,... jadi selama ini kami hanya dibodoh-bodohi untuk melengkapi berkas yang seolah-olah kami disamakan dengan sekolah negeri!!!! tapi kenyataannya pegawai BKD mengatakan kepada kami, bahwa berkas-berkas yang kami laporkan selama ini langsung mereka pisahkan dari sekolah negri dan tidak di input!!!!
Bagaimana toh Pak????????
Tolong nasib kami.... kami juga butuh makan, punya anak istri.....
ahmad hakim matondang
19 April 2012 - 12:03:23 WIB
kami guru dan tata usaha swasta merasa sakit hati karena PGRI pun bukan berpihak kepada kami malah di bercondong ke honorer swasta . dikala butuh untuk demo kami didekati kami di rangkul kami di ajak dan kami diikut sertakan. tapi kenyataannya yang terjadi sesudah demo yang di bahas petama masalah pengangkatan honorer negeri kalau honorer swasta tak pernah dibahas . jangan mw di bodohi terus sama organisasi PGRI .mana mungkin PGRI lebih memihak kepada guru dan tata usaha swasta. PGRI tetap mendukung dan memperjuangkan nasib yang hohorer di negeri.wahai PGRI jangan kamu lupa sama guru dan tata usaha swasta .
karena kamipun sangat berperan untuk menentukan nasib anak bangsa.
jang kamu menutup mata, telinga dan hati untuk memperjuangkan nasib guru dan tata usaha.
seharusnya pemerintah adil didalam pengangkat CPNS ,jangan yang honorer di negeri saja yang diangkat yang di swasta juga sama sama diangkat.
ahmad hakim matondang
19 April 2012 - 11:42:41 WIB
bosan dengan sikap pemerintah yang tidak pernah berpihak ke guru dan TU swasta, hari ke hari yang dipikirkan oleh pemerintah hanya satu memikirkan nasib guru-guru dan TU di negeri aja . padahal guru dan TU swasta juga ikut berperan penting untuk mencerdaskan anak bangsa. sama sama warga negara NKRI tapi kenyataannya haknya selalu di beda-bedakan.
dadang rahman
18 April 2012 - 21:21:57 WIB
Kapan guru swasta kota bandung diangkat jadi PNS juga???
ahmad hakim matondang
19 April 2012 - 11:33:45 WIB
saya memohon kepada ketua PGRI supaya tata usaha mendapat tunjangan seperti guru, seharusnya ketua PGRI pun harus bijak untuk menyamakan posisi antara guru dengan tata usaha . karena tata usaha pun sangat berperan penting di dalam sekolah baik swasta maupun negeri. apalagi di dalam pemberkasan yang paling terlibat disitu selain kepala sekolah adalah tata usaha , jadi tolong kesejahteraan kamipun dipikirkan jangan guru ajalah yang selalu di bahas oleh pemerintah begitu juga ketu PGRI. samapai sekarang kami sebagai tata usaha merasa iri terhadap guru yang menerima tunjangan sebab setiap membuat berkas pengajuan tunjangan adalah kami. tapi yang menikmatinya kami tak pernah ikut, berarti PGRI dan pemerintah sama saja memandang kami seolah tidak berguna.
semangat tata usaha kita terus menuntut hak kita .
nurokhman
18 April 2012 - 13:27:04 WIB
guru yang baik dan benar ada beberapa hal yang harus diperhatikan : 1. metode jauh lebih penting daripada materi 2. guru jauh lebih penting daripada metode 3. jiwa sebagi seorang guru jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. guru yang demikian ini yang berhak mendapatkan perhatian pemerintah untuk....CPNS
ahmad hakim matondang
18 April 2012 - 00:03:25 WIB
sekolah swastapun sangat berperan untuk mencerdaskan anak bangsa karena setiap tahun sekolah negeri tidak akan bisa menampung anak-anak yang mw sekolah. karena sekolah negeri pakai kuota . jadi sisa dari kuota tersebut swastalah yang menapungnya semua. jadi ini peran sekolah swasta perlu gak ? tolong jawab saudara saudaraku yang berada di pemerintahan saat ini. karena kami butuh jawaban nada sekarang supaya kami bisa mengerti apa maksud dan tujuan ada kepada sekolah swasta.
ahamad hkim matondang
17 April 2012 - 23:47:33 WIB
yang namanya guru dan tata usaha di sekolah swasta gak pernah disamakan haknya dengan guru dan tata usaha yang berada di sekolah negeri.yaitu pengangkatan menjadi PNS. dengan alasan karena guru swasta bukan tanggung jawab negara pada umumnya. itu aja yang di sampaikan kepada yang berstatus swasta ( yang SK nya hanyalah yang di terbitkan oleh yayasan maupun kepala sekolah swasta)padahal perlu juga kita ingat sekolah swasta malah lebih banyak berperan sebagai wadah untuk penampungan siswa ataupun murid.untk mencerdaskan anak bangsa, sedangkan pemerintah ja gak sanggup menampung semua murid setiap tahunnya tanpa sekolah swasta, tapi di saat seperti ini guru dan tata usaha sekolah swasta tak pernah dirikan kesempatan untuk menikmati yang namanya PNS. padahal yang honor negri bisa kita katakan 80% adalah sanak family atau titipan. klw di swasta gak ada yang namanya titipan yang ada di swasta adalah skil . jdi kami yang di swasta ini klw bukan skil otomatis kami gak terpilih untuk masuk kesekolah tersebuut. jadi mohon perhatian khususnya kepada PGRI dan Anggota Dewan yang terhormat pikirkanlah nasib kami yang di sekolah swasta ini, karena kami sangat butuh kebijaksaan saudara untuk menuntaskan masalah ini. janganlah engkau terlena dengan menutup mata kepada guru dan tata usaha swasta. semoga masih ada yang berpihak kepada kami .
horas, horas, horas,.............
jamjuri
16 April 2012 - 02:38:57 WIB
mohonlah pak di buktikan jangan janji doang kami guru SMA YPKN LEMPUING sudah puluh tahun sampai saat ini dak pernah ada perhatian dari pihak pemerintah,,,,, alias di bohongi dan di biarkan
jamjuri
16 April 2012 - 02:26:20 WIB
tolong di realisasikan apa yang menjadi tujuan utama yaitu memperjuangkan nasib guru karena tanpa guru bangsa atau negara tak akan berdiri, tolong para pejabat yng berhak terhadap hal tersebut pikirkan asal muasal para pejabat yg terhormat dari jamjuri lempuing oki
AHMAD HAKIM
15 April 2012 - 19:59:05 WIB
kapan Tenaga Kependidikan Mendapatkan tunjangan seperti guru, padahal tata usaha berperan di setiap pembuatan laporan , tapi sakitnya kami hanya melihat saja, guru yang mendapat tunjangan bisa senyum sedangkan kami hanya bersedih..
mohon perhatiannya ..........
warsito
16 Mei 2012 - 13:49:48 WIB
bagaimana kalau ada guru PNS yang tidak selalu mengikuti upacara bendera pada hasi senin, selalu datang terlambat. bukanya ikut upacara malah nglentir asik menghisap rokok di warung ( SDN Glempangpasir 01 kec.Adipala-Kab.Cilacap) coba cek deh... jangan dibiarkan terus menerus. sudah PNS masa kaya gitu... jangan-jangan sistem pengajarannya juga begitu.
tri menwa
11 Mei 2012 - 13:30:37 WIB
menungso sing ono PGRI kuwi yo butuh mangan podo wae wong nek pingin diangkat dadi pejabat pemerintah liayani opo-opo kudu nganggo duit,nek ra nganggo duit yo nasib koyo guru-guru swasta sing wes putih rambute wes ngajar ono 20 tahun luweh neng ijek dadi GTT,nganti muridte ono sing wes diangkat dadi PNS neng deweke ijek GTT wae. Dasar kok sing pengambil kebijakan kuwi diseke sopo sing duwe duit. Dadi yo pesenku kanggo Guru Honorer SWata,WB,GTT, nek pingin ndang diangkat PNS yo sampeyan nyepake duit minimal 50 jt wes dijamin gampang dadi PNS...mergane wong kono mono yo butuh tetukon ...meneh-meneh wong depag kuwi ngono koyo kucing nek mangan yo ndelek-ndelek. wes buktikan ra wong depag wonge grangsang-grangsang dine yo areke ngerti agoma neng yo kalah kambi kepentingane weteng dewe yo opo-opo digaglak
Irman Tribuana Sakti
06 Mei 2012 - 08:30:11 WIB
Jika kami para guru yang mengajar di sekolah swasta mendapat perlakuan diskriminatif dalam kaitanya dengan PP Pengangkatan guru honorer menjadi CPNS maka kami akan melakukan "MOGOK MENGAJAR NASIONAL".....
hamba
01 Mei 2012 - 15:22:15 WIB
Mudah-mudahan tuhan yang maha Esa mendengarkan doa guru swasta yang ntah kenapa di negara ini dibedakan "padahal merekapun sama menderitanya,tambah lagi pihak yayasan yang selalu bersipat arogan terhadap guru tersenyum apa bila dapat uang bos,sikit sikit pecat ancaman nya
morgan
01 Mei 2012 - 15:29:07 WIB
percuma kalian guru swasta ngemis-ngemis kalian itu gak pantas jadi PNS kami kan bagian dari pemerintah kalian siap ?.......bukan dari bagian kami ingat itu,tetap lah terkubur di situ
mohammad
01 Mei 2012 - 15:13:58 WIB
sebaik nya guru tidak di bedakan ,baik honor swasta maupun negri yang sudah ikut sertifikasi di angkat jadi PNS,kan lebih efektif mereka sudah siap pakai paling berapa tahun lagi lah mereka menikmati gaji yg cukup,selama ini toh guru swasta gaji nya di bawah cukup,ada yg lebih kalau ngajar di sekolah tionghwa itupun bisa di hitung,pemerintah gak boleh tutup mata,guru swasta itu, punya andil besar dalam mencetak manusia-manusia berprestasi di Indonesia ini
Happy Tri Muryanti
12 Maret 2012 - 13:23:53 WIB
Amin.....
Mudah-mudahan wilayah Balikpapan Kalimantan Timur ikut segera terakomodir.....
muhidayat
14 Maret 2012 - 21:22:40 WIB
piye tho iki apa bedanya guru yang di sekolah negri dengan yang di swasta, pemerintah kok menganak tirikan j piye tho iki
eko
18 Maret 2012 - 09:28:36 WIB
Saya berpesan Ke PGRI perjuangkan la nasip guru sukwan yang udh mengabdi puluan tahun jangan ngurus sertifikasi aja,timbang bayar sertifikasi lebih baik ngangkat guru sukwan wong udh dapat bayaran mala di bayar
eko
18 Maret 2012 - 09:34:31 WIB
Guru negeri dak pantas dapat sertifikasi yg pantas guru sukwan karna dapat sertifikasi mala malas ngajar yg negeri, katanya guru profesional,apanya yg profesional bembuat perangkat pembelajaran aja males
Budiarso prawirodirjo
22 Maret 2012 - 21:32:04 WIB
Alon alon waton kelakon yang penting pemerintah adil guru diangkat jadi pns harus berdasarkan kompetensi juga menyangkut beban jerja dan jabatan. jangan karena tercantum namanya saja disuatu sekolah khususnya yang negeri istilah jawa hanya titip jeneng atau titip nama
Isi Komentar :
PGRI berjuang, Guru Swasta diangkat PNS: 197.678 guru dan tenaga honorer, CPNS-Teranulir, 5.966 orang guru bantu DKI akan diangkat PNS
Diposting oleh : Administrator
Kategori: pendidikan - Dibaca: 16767 kali
Jakarta, 21 Mei 2010. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terus memperjuangkan nasib semua guru baik PNS maupun Non-PNS (honorer, wiyata bakti, bantu, PTT/GTT). Hal ini dibuktikan dari hasil rapat kerja PB PGRI dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Beberapa hasil perjuangan dalam rapat Kerja dengan Menpan dan Reformasi Birokrasi serta kepala BKN tanggal 19 Mei 2010 adalah:
1. Tahun
2010/2011 sebanyak 197.678 guru dan tenaga honorer, termasuk CPNS-Teranulir
dari Jawa Tengah dan 5.966 orang guru bantu DKI akan diangkat PNS
2. Segera
diterbitkan PP mengenai Penyelesaian Permasalahan tenaga Honorer
3. Segera
diterbitkan PP mengenai PTT (termasuk guru) yang antara lain memuat
penghargaan/gaji minimal
4. Segera
diterbitkan Perpres mengenai BUP Penilik menjadi 60 tahun
5. Segera
dibayarkannya tunjangan profesi dan penambahan penghasilan Rp. 250.000/bulan
(bagi yang belum dibayarkan)
6. Dan
keputusan penting lainnya
Salam,
Sulistiyo
Ketua
Umum PB PGRI
126 Komentar :
Andalusia
21 Mei 2010 - 17:07:03 WIB
Persatuan Guru yang saya kenal terus berjuang untuk memperjuangkan Guru Swasta hanya satu yaitu PGRI
Terus jaya PGRI..
Bahrudin
21 Mei 2010 - 22:24:59 WIB
Subhanallah Begitu Mulianya PGRI..
Semua Yang Guru Swasta Berbondong bondong jadi anggota PGRI Apa lagi yang Negeri dari Tingkat dasar sampai PT.
Kapan lagi berterima kasih Kepada PGRI....
Hidup Guru....
Hidup PGRI......
Solidaritas.... Yes
Tunjung Hanr Doyo
22 Mei 2010 - 10:14:39 WIB
Salam Sejahtera bagi kita semua, saat ini nasib honorer teranulir Jawa Tengah sudah mendapat jawaban positif dari Menpan dan PB PGRI. Terimakasih Bpk Sulistyo dan Pengurus yang sudah memperjuangkan nasib para teranulir JATENG mendapatkankan haknya menjadi CPNS di tahun 2010 ini. Semoga menjadi kenyataannya.Ucapan terimakasih kami mewakili dari teman teman TERANULIR untuk PB PGRI. Selamat Berjuang mencerdaskan anak bangsa. AMIN.
DS
22 Mei 2010 - 19:32:34 WIB
Penilik juga guru............
Hidup Guru...
Hidup PGRI ....
Solidaritas.....yasssssss!!!!!!
Thank's Pak Sulistyo
Thank' PGRI....!!!!!
Muhammad Yusuf
22 Mei 2010 - 20:05:38 WIB
Kalau berjuang ingat juga guru dibawah naungan Kementerian Agama yg secara realita banyak terabaikan......
PGRI cabang Kramat Watu
23 Mei 2010 - 13:28:04 WIB
Apapaun yang terjadi guru harus diperjuangakan, baik honor maupun PNS agar pendidikan di indonesia semakin baik guna mencerdaskan anak bangsa, oleh karenanya kesejahteraan guru perlu ditingkatkan oleh pemerintah
Karnawi Umar Bakri
23 Mei 2010 - 14:25:36 WIB
Bravo...Guru
Abdul Kadir (Qedo, PGRI NTB)
23 Mei 2010 - 19:33:29 WIB
Sejatinya, hari ini tidak boleh ada lagi pengkotak-kotakan guru. YANG ADA ADALAH GURU INDONESIA PROFESIONAL.
Memang, dengan dilikuidasinya PMPTK, maka akan semakin terbuka peluang bagi kalangan guru sendiri untuk mengkotak-kotakkan diri. Ada yang menganggap dirinya guru Depdiknas. Ada Guru Depag. Ada Guru SD. Ada Guru SMP. Ada Guru SMA dan seterusnya. Hal semacam ini pernah terjadi sebelum PGRI mulai memperjuangkannya. Sekarang, UU Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 74 Tahun 2009, dan Perpres Nomor 17 Tahun 2010 sudah ada. Jangan lagi kita mau mengkotak-kotakan diri. KITA SEMUA SATU. GURU INDONESIA PROFESIONAL. Bila kita terkotak-kotak, akan memudahkan pihak lain memprovokasi kita. MARI KITA BERSATU DALAM WADAH PGRI. Dan kita bersama-sama memperjuangkan hak-hak kita yang selama ini diperhatikan setengah hati oleh Pemerintah.
HIDUP PGRI.... HIDUP GURU.... SOLIDARITAS....YEESS!!!
Tachroni Lempuing OKI Sumsel
23 Mei 2010 - 21:52:24 WIB
Negara melalui lembaganya sdh lengkap bahkan kadang2 berlebihan, bgt jg yg menangani permasalahan guru tp kalau PGRI gak koar2 terus terkadang dibarengi dg demo gk jg mau ngerti. Presiden,menteri,politikus dan siapupun dia kalau sdh jd org kok lupa dg guru, pdhl perjalanan awal dr blm melek pengetahuan sampai sampai pada jbtn empuk itu tdk terlepas jasa guru. PGRI terus berjuang...!! agar mereka ingat kembali akan jasa guru.GURU akan tetap menjabat guru, tp murid akan menjadi apa saja yg mrk mau....
DWIYANTO,S.Pd.
24 Mei 2010 - 22:32:50 WIB
kita sebagai anggota PRGI harus selalu mengedepankan azas keseimbangan antara tuntutan hak sebagai PNS dengan kewajiban kita dalam melaksanakan tupoksi sebagai guru.
Iing Sodikin
26 Mei 2010 - 09:53:16 WIB
Terima kasih kami untuk PB PGRI atas perjuangannya, sehingga kami Guru Bantu DKI menjadi lebih optimis untuk dapat meraih hak2 kami menjadi PNS dan mudah2an PB PGRI tidak hanya sampai disitu, akan tetapi sekaligus dapat mengawal hasil pertemuan tersebut hingga tuntas, karena kami trauma dengan janji2 terdahulu yang manis kedengarannya akan tetapi sangat pahit dirasakannya sebagaimana PP 48/2005 jo PP 43/2007 sebetulnya sangat jelas bahwa kami adalah bagian dari PP tersebut akan tetapi kenyataanya lain. Mudah-mudahan untuk kali ini lain hasilnya apalagi mendapat dukungan kuat dari PGI. terima kasih PGRI. hidup guru bantu DKI...hidup PGRI ....
ediyanto
26 Mei 2010 - 11:33:11 WIB
Terima kasih kepada PB.PGRI untuk perhatiannya kepada guru bantu, Mohon maaf sebelumnya kami berfikir negatif PGRI hanya mengurusi Guru-guru dilingkungan Negeri saja sehingga kami seperti kehilangan induk, padahal tugasnya sama sama mencerdaskan anak bangsa.
Semoga perjuangan Kita mendapat RidhoNYA Amin.
siti zubaidah
26 Mei 2010 - 14:20:36 WIB
Terima kasih kepada PB.PGRI,semoga dengan ini nasib kami guru bantu DKI yg merupakan anggota PGRI umumnya di sekolah swasta,benar-benar mendapat hak menjadi PNS sebagaimana telah dijanjikan oleh Pemerintah.
Hidup guru bantu...jayalah PGRI.
Sudik Prayitno
26 Mei 2010 - 14:38:11 WIB
Semakin cerdas suatu bangsa itu karena semakin ikhlas guru mengajar. semakin nyaman guru mengajar karena adanya kesejahteraan dan jelas nasibnya kedepan. Semoga PGRI bisa menjadi corong perbaikan nasib guru negeri maupun swasta.mari rapatkan barisan demi kebangkitan Indonesia yang akan datang..bravo PGRI bravo Guru Bantu DKI..Bravo juga Pak Fasli Jalal dan stafnya..
TITA PUTRI
26 Mei 2010 - 16:56:51 WIB
Dunia pendidikan kita seringkali tidak mau menghargai potensi Guru Swasta, padahal yang pintar juga tidak sedikit. Tetapi kepintaran dan kehebatan mereka tidak memperoleh harga dan penghargaan yang memadai. Karena, negara dan masyarakat terbelenggu dalam struktur berpikir yang tidak menghargai apa yang bukan berasal dari pemerintah.TERIMA KASIH yang telah menghargai guru bantu Swasta
kiswadi ketua PGRI Kab.Jepa bra
26 Mei 2010 - 19:04:45 WIB
Hasil perjuangan PGRIyang dapatdinikmati oleh temen-teman guru swasta tentu tidak cukup dengan imbalan ucapan yerima kasih.tetapi akan lebih bijak kalo rekan-rekan guru swata beramai-ramai mendaftarkan diri sebagai anggota PGRI aktif.sebab tidak cukup diperjuangkan hak-hak guru tetapikebijakan pemerintah yang mengatur dan melindungi hak-hak guru harus dikawal terus oleh PGRI.untuk mengawal.perlu kekuatan.maka dengan anggota yang banyak akan menjadi besar dan kuat.BRAVO PGRI
ali
27 Mei 2010 - 09:47:01 WIB
Terimakasih kepada PGRI yang sudah memperjuangkan Nasib Guru Bantu DKI jakarta. Semoga menjadi kenyataan, Selama ini yang menjadi Kendala adalah Pemerintah DKI jakarta / Gubernur DKI jakarta yang tidak mempunyai niatan / tertutup mata hatinya untuk Guru Bantu Swasta.Gubernur DKI Jakarta mengingkari peran serta guru bantu swasta dalam membangun pendidikan dan mencerdaskan masyarakat Jakarta. Semoga PGRI dapat menembus dinding ketidak adilan yang di buat Oleh Pemda / gubernur DKI Jakarta.Jayalah PGRI.
Edi
27 Mei 2010 - 10:33:06 WIB
semoga apa yang diperjuangkan oleh PB PGRI Mendapat ridho dari Tuhan YME. Dan dapat cepat di realisasikan oleh para pejabat berwenang. PGRI kab. madiun
Hidup PGRI....
Berjuang tiada henti ..........
untuk indonesia yg berbudi .....
Wahyudi Amin
28 Mei 2010 - 05:51:13 WIB
Perjuangan PGRI yang begitu hebat itu perlu diimbangi oleh seluruh anggota PGRI dengan meningkatkan kinerja sesuai bidangnya, sehingga jangan sampai terjadi/terkesan PGRI (Guru) hanya menuntut haknya tapi kurang menjalankan kewajibannya.
Hidup PGRI
Hidup Guru
Solidaritas Yessssss!!!!
Gatot Setyobudi
04 Juni 2010 - 08:50:49 WIB
Kami GTT dan PTT yg ada bekerja di smppgri sdh lbhdari 10 than selalu berdoa semoga perjuangan PGRI berhasil krn telah lama gaji yg kami terima sangat.....sangat....keciii..ll Solideritas....yes kami tunggu
zaenuri
08 Juni 2010 - 10:59:40 WIB
saya wakil dari pg wiyata bakti kab.demak dan termasuk database B 2005,mudah - mudahan ini terealisasikan. amin. HIDUP PGRI
RIANTI
21 Juni 2010 - 11:27:06 WIB
TRIMAKASIH PGRI SUDAH PERDULI SAMA KITA,TUHAN MEMBERKATI PGRI
agus
24 Juni 2010 - 01:16:02 WIB
trimalasih PGRI,Berjuang Terus....
S. Rochwati
24 Juni 2010 - 15:13:36 WIB
Trima PGRI berjuang terus buat kami yang usianya terkena PP48, usia saya lebih 6 bulan dari persyaratan PP48 artinya kami sudah mengabdi lebih dari 21 tahun didunia pendidikan kok malah tak diperhatikan oleh Pemerintah
S. Rochwati
24 Juni 2010 - 15:19:11 WIB
Trima kasih untuk seluruh pengurus PGRI, smoga Allah memberkahi karena perjuanganmu sungguh mulia, tolong bantu kami yang terkena PP48, agar kami juga terangkat sebagai PNS, sebab kami justru sudah lama mengabdi didunia pendidikan kok malah diabaikan melalui PP48, sekali lagi trima kasih PGRI sungguh mulia jasamu
ririn
17 Juli 2010 - 14:31:05 WIB
ALHAMDULILLAH YA ALLAH, SEMOGA HAK GURU TIDAK LAGI DIBEDAKAN, KAMI SELAKU GURU HONOR SANGAT SEDIH DENGAN KONDISI INI, HATI KECIL KAMI BERTANYA KENAPA HAK KAMI DIBEDAKAN PADAHAL KEWAJIBAN KAMI SAMA?? SEMOGA ADA REALISASI NYATA DARI PEMERINTAH..TERIMA KASIH PGRI, TERIMA KASIH PAK SULISTYO ATAS P0ERJUANGANNYA!!!!
betty ruli
26 Juli 2010 - 11:10:23 WIB
kami guru sma pgri 3 jkt benar benar pahlawan tanpa tanda jasa.karena kewajiban dituntut tapi haknya tidak pernah diperhatikan,jangankan untuk hidup sejahtera.makasih atas perhatianya pak.moga berhasil... hidup PGRI...
Faisal Abdurahman
26 Juli 2010 - 15:06:51 WIB
Hidup PGRI, Jaya PGRI, kami siap terima kasih Pak Ketum dan seluruh pengurus PB yang tiada henti hentinya berjuang untuk guru di Indonesia.
CAHYADI
30 Juli 2010 - 23:18:33 WIB
KOK SAYA NGGAK MELIHAT PERJUANGAN APAPUN DARI PGRI, KECUALI NYURUH@ UNTUK UPACARA PADA HUT PGRI, MENURUT SAYA PGRI JUSTRU HARUS DIAUDIT..
amin thohari
06 Agustus 2010 - 10:16:57 WIB
masih banyak guru yang kurang ngerti dengan keguruanya... MASIH BANYAK YANG KURANG SEJAHTERA T.U YANG NON NEGERI, MASIH BANYAKK YANG PERLU DIPERBARUI OLEH PGRI KEDALAM DAN KELUAR ORGANISASI JANGAN BERBANGGA DULU DAN MINTA DIBANGGAKAN... YANG TERAKHIR MARI KITA CERDASAKAN BANGSA INI SEHINGGA MENJADI BANGSA YANG BERMARTABAT DIMANAPUN KAPANPUN SIAPAPUN DAN DALAM POSISI APAPUN... SEMOGA SELALU BENAR BENAR SUNGGUH SUNGGUH DALAM SEGALA TUGAS DAN PERAN YANG ADA PADA KITA.. BRAVO PGRI....
irvan
10 Agustus 2010 - 16:52:06 WIB
Menurut saya sebagai manusia biasa berfikir bahwa sistem pendataan honorer tahun 2010 ini sangat lemah dan lebih mudah dimanipulasi datanya oleh daerah masing2. Kenapa angggapan saya begitu? Karena menurut SE No 5 Tahun 2010, kriteria tenaga honorer yang akan diangkat ada dua kategori, mari lihat kategori II yang berbunyi sbb:
2. Kategori II
Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :
1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
2. Bekerja di instansi pemerintah;
3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006
Di sana dijelaskan bahwa “bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” dari sini sudah dapat terjadi manipulasi data, salah satu contoh yaitu tenaga yang dipekerjakan di sekolah negeri ( termasuk kategori II point 2 ), diangkat oleh kepala sekolah ( termasuk kategori II point 1). Di sini bisa saja pihak sekolah mamanipulasi data dengan mengubah dan memundurkan masa bakti/kerja tmt 1 januari 2005 atau bahkan dibawah tahun 2005 walaupun mereka masuk bekerja tahun 2006, 2007 dst, karena untuk mendapatkan SK kepala sekolah itu mudah lain halnya dengan SK Kepala daerah atau Bupati. Untuk pembiayaan bisa saja dibuat dengan dana BOS bagi sekolah yang ada dana BOS atau dana-dana operasional lainnya berarti ini sudah termasuk kategori II yaitu dibiayai oleh non APBD/APBN.
Lain halnya dengan honorer yang dibiayai APBN/APBD karena tenaga honorer APBD/APBN telah dimasukkan dalam anggaran daerah masing2 dan telah dirapatkan di DPRD wilayah masing2. sedangkan sekolah hanya kepala sekolah dan pihak2 sekolah yang terkait yang memegang peranan, begitu mudahnya pemalsuan data. Begitu juga di kantor atau dinas2 yang mengangkat tenaga honorer dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sini sudah dapat terjadi manipulasi juga, salah satu contoh yaitu tenaga yang dipekerjakan dikantor/dinas pemerintah ( termasuk kategori II point 2 ), diangkat oleh kepala dinas ( termasuk kategori II point 1). Di sini bisa saja pihak kantor mamanipulasi data dengan mengubah dan memundurkan masa bakti/kerja tmt 1 januari 2005 atau bahkan dibawah tahun 2005. apalagi biaya yang dikeluarkan bukan dari APBD/APBN, mereka tinggal buat saja biaya dari biaya kantor atau dana-dana operasional atau dana kegiatan kantor (kan termasuk non APBD/APBN) jadi semakin banyak tenaga honorer siluman yang akan diangkat dari kategori non APBD/APBN.
Beda halnya dengan Honorer yang dibiayai APBD/APBN mereka memang sudah resmi ada nama di BKD dan resmi diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu seperti kepala daerah contoh Bupati/ Walikota/ Sekda, SK yang dimiliki pun mempunyai kekuatan hukum yang kuat apalagi dana yang dikeluarkan menggunakan dana dari APBD/APBN yang tidak sembarangan dikeluarkan oleh daerah tapi telah dirapatkan terlebih dahulu oleh DPRD masing2 daerah.
Saya tidak manampikkan walaupun mungkin ada dan bisa manipulasi data untuk honorer APBD/APBN tapi untuk manipulasi data akan lebih berat dan sulit honorer APBD/APBN dari pada honorer non APBN/APBD atau wiyata bakti. Seperti saya jelaskan di atas yang non APBD/APBN tinggal minta buat SK kantor atau SK Direktur atau SK Ketua atau SK Kepala Dinas atau SK Kepala Sekolah,, mudah minta surat aktif bekerja walaupun tidak bekerja 1 januari 2005, manipulasi absensi yang mudah dan untuk pembiayaan langsung dimasukkan dalam kegiatan. Mudah benar bukan……. Bahkan yang tidak bekerja juga bisa lewat PNS melalui jalur honorer non APBD/APBN. Dan saya yakin akan lebih banyak data fiktif atau data siluman untuk honorer yang non APBD/APBN bahkan datanya akan membludak seperti air bah melebihi perkiraan dari BKN karena mudahnya manipulasi data untuk honorer non APBD/APBN.
Mudah2an pemerintah atau BKN lebih antisipasi dan lebih sangat-sangat mengawasi dari awal sampai akhir terhadap sistem yang lemah ini untuk hal-hal seperti di atas. Karena apabila hal ini terjadi maka bergembira dan tertawalah honorer-honorer siluman dari kriteria Non APBD/APBN karena mereka akan diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Siluman). Dan menangislah honorer yang APBD/APBN yang benar-benar telah mengabdi walaupun belum masuk kriteria SE no. 5 Tahun 2010. Untuk honorer kategori II saya rasa pemerintah hanya buang tenaga, buang energi, dan buang anggaran saja, karena honorer kategori II saya rasa banyak sekali penyimpangan data dan penyalahgunaan wewenang. Sebaiknya BKN atau Pemerintah sadar dan lebih waspada………..
AJI DARMAJI,S.Pd
14 Agustus 2010 - 13:35:46 WIB
Insya Allah PGRI bersuaranya tidak hanya untuk guru honor yang mengajar di sekolah Negeri tapi saya yakin menyuarakan juga Guru Honorer yang mengajar di sekolah swasta amiiin. Kepada Bapak-bapk pengambil kebijakan dalam pengangkatan guru-guru honorer kami mohon yang mengajar di sekolah swasta juga sama mengembangkan mendidik dan mengajar untuk semua anak bangsa , anak bangsa tidak mengenal negeri dan swasta tapi satu Indonesia begitu bukan, Bapak Presiden kami mohon perhatiannya,Saya mengajar di sekolah swasta Tingkat SMP sudah mengajar disekolah swasta 22 tahun lamanya sudah beberapa kali ikut Tes CPNS tapi belu memihak keberuntungan kepada saya sampai dengan hari ini saya belum ada kepastian yang pasti kepada siapa saya harus mengadu kalau tidak kepada Bapak-bapak pemegang kebijakan ini mohon pertimbangannya semoga Bapak-bapak mendengar jeritan derita ini, Menteri Pendidikan, MENPAN, MENDAGRI, DPR Komisi II, VII , X dan Komisi - komisi lainnya yang ada hubungannya dengan pengangkatan PNS yang meungkin nanti lintas sektoral, terima kasih semuanya Allah akan bersama orang-orang yang sabar
firman
17 Agustus 2010 - 23:37:11 WIB
pak tolong nasib kami guru swasta juga diperhatiakan jangan guru honor dinegeri aja karena kami sama-sama mendidik dan mengajar anak bangsa jadi mohon kami yang diswasta juga diperhatian minimal yang mengabdi 5-10tahun tolong juga diangkat pns lansung dengan data bkd langsung turun kesekolah swasta dan bertanya langsung kepada kepala sekolah dan guru yang mengabdi di sekolah swasta
abdul latif
24 Agustus 2010 - 10:03:49 WIB
alhamdulillah dan terima kasih kepada PGRI,tetapi perlu penataan dan pengawasan yang sangat ketat dalam pendataan ulang tahun ini, karena di Brebes banyak manipulasi data dan ketidak tepatan dalam pengelompokkan K1 dan K2.mohon dengan sangat dalam pengawasannya,Semoga Allah masih memberkahi Kita,amin.........ya robbal alamin
M. Agus Widodo
24 Agustus 2010 - 11:38:46 WIB
Subnallah, semoga Tuhan azza wa jalla mengabulkan perjuangan PGRI. Sehingga semua guru dapat diakomodir sebagai PNS.Amin.
Bambang
24 Agustus 2010 - 21:02:07 WIB
Saya menjadi guru wiyata di SD Negeri 2 Kemangkon, purbalingga Jateng sejak juli 2004, mulai terima honor APBD I sejak tahun 2007, kemudian beralih ke APBD II mulai tahun 2009 s.d sekarang, saya mendapat honor dari SD sebesar 100.000/bln, dan sampai sekarang saya mengajar PAI dan Bahasa Inggris yang semua 24 jam/minggu. Mengapa dari pihak pemerintah belum bisa merubah saya menjadi Guru PNS? untuk pendataan sesuai SE Menpan no 5/2010, saya masuk Kategori II. Pada pendataan th. 2005 saya masuk Data Base B, dan ikut tes CPNS jalur honorer secara serempak pada tahun 2006. Apakah nanti saya langsung diangkat jadi PNS? Apa ikut tes lagi? Semoga dari PB PGRI membantu saya dan rekan-rekan yang sudah cukup lama wiyata. Yth. Pak Sulistiyo, Perhatikan kami Pak, bersama rekan-rakan di daerah bawah. Terima kasih
Darkam Ali S
27 Agustus 2010 - 19:54:17 WIB
1.trims atas perjuanganya
2.kalau PNS ada gajih 13 gimana yang honorer.
3.Pengangkatan PNS Jalur tes tolong hapus karena berindikasi KKN.Ganti dengan sistim point..misal masa kerja pointnya...Usia pointnya..ijasah ...jurusan..Universitas..sekolah negri/swsta....nilai aktifitas kepala sekolah....
moch. kasdari
28 Agustus 2010 - 07:14:51 WIB
hidup PGRI hidup Pak Sulis.....
PGRI terus berkibar memperjuangkan hak-hak guru
m.zen syukri,s.pd
30 Agustus 2010 - 10:38:14 WIB
khususnya di palembang dan indonesia pada umumnya,sangat diharapkan peran pgri memperjuangkan kesejahteraan guru honor di sekolah swasta/negeri karena sampai dengan saat ini tidak ada satupun instansi atau peraturan daerah yang mengatur mengenai gaji minimal sedangkan buruh saja ada umr. Ayo PGRI jangan hanya membuai dengan janji, mari bersama-sama kita buktikan dengan pasti. terus berjuang para pahlawan pendidikan.
ABDUL HALIM (PGRI MUSI BANYUASIN)
31 Agustus 2010 - 22:16:22 WIB
PGRI terus berjuang untuk kepentingan guru Indonesia, baik yang sudah PNS maupun guru Honorer di Sekolah Negeri dan Sekolah SWASTA. Kita semua berharap agar Pemerintah membuka pintu hatinya untuk memperhatikan /dan mengangkat guru Honorer menjadi PNS tidak hanya guru yang honor di Sekolah Negeri tetapi Juga Guru honor di Sekolah Swasta. Anak-anak yang sekolah di Sekolah Swasta Juga Anak bangsa, MENGAPA GURU HONOR DI SEKOLAH SWASTA TIDAK DIPERHATIKAN moreka juga mendidik anak bangsa Indonesia.
Wahai Saudaraku Guru honor di Sekolah Swasta, PGRI terus berjuang untuk anda, untuk kita semua, untuk kepentingan bangsa.
Kita sama-sama berjuang dan berdoa semoga impian kita menjadi kenyataan
Amiin ...... Selamat berjuang ......
HIDUP PGRI !! HIDUP GURU !! SOLIDARITAS ... YES ...!
yustafa
12 September 2010 - 09:46:52 WIB
trimakasih PGRI yang sangat mempedulikan dan mendengarkan suara hati kami yang gak punya hak untuk ikut dalam pendataan.
dewi
15 September 2010 - 17:37:00 WIB
saya berharap PGRI bisa memperjuangkan dan menghilangkan pengkotak-kotakan antara guru PNS dan guru Non PNS (swasta maupun negeri). Semua mempunyai tugas yg sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Jadi sudah sepatutnya kesejahteraan mereka jg sama, jangan dibeda-bedakan, itu baru namanya keadilan....bravo PGRI.
DAVIT SAHER WATAYASI,SIP
28 September 2010 - 12:04:25 WIB
saya guru sma pgri 3 palembang sejak tahun 1992 s.d.sekarang usia saya 41 th. saya sudah lulus sertifikasi guru 2009 tp belum dapat tunjangan sertifikasi sementara yg lain sudah.Dan tlng perjuangkan saya menjadi PNS, terima kasih
bagong
28 September 2010 - 12:41:34 WIB
komentare irvan komentar wong kecewa...wajar bae lah.
Sulistyo akeh cari mukane ketimbang banyak berjuang.
kerjakan...
Farhan
17 Oktober 2010 - 13:20:11 WIB
mana janji manismu PGRI? Katanya Mei berhasil mengusulkan jalan keluar utk pengangkatan guru GTT. Itu hanya utk yang di sekolah negeri. Untuk GTT di SWASTA mana? toh sama2 guru kan?
Farhanitrate
17 Oktober 2010 - 13:21:19 WIB
mana janji manismu PGRI? Katanya Mei berhasil mengusulkan jalan keluar utk pengangkatan guru GTT. Itu hanya utk yang di sekolah negeri. Untuk GTT di SWASTA mana? toh sama2 guru kan?
g.sutardi
21 Oktober 2010 - 19:35:05 WIB
mari kita bersatu antar sesama guru negeri dan swasta dibawah naungan PGRI untuk mengusulkan guru GTT baik negeri atau swasta menjadi guru PNS,jangan lupa kewajiban kita terhadap organisasi untuk kelancaran perjuangan tersebut.
andi.ashar@yahoo.co.id
23 Oktober 2010 - 15:40:50 WIB
dikriminasi terhadap sekolah swasta merupakan ketidak mengertian pemerintah dan pengambil kebijakan tentang keadaan dunia pendidikan
andi.ashar@yahoo.co.id
23 Oktober 2010 - 16:05:18 WIB
pgri dan dinas pendidikan tolng beri pemahaman tentang keadaan guru sekolah swasta kepada "menpan" NUPTK mestinya menjadi syarat, karena honorer yang memeliki NUPTK sudah di pastikan bukan honorer piktif , supaya meminimalkan honorer fiktif seperti yang terjadi sekarang di beberapa daerah di duga banyak honor fiktif, dan keadaan kami di sekolah swasta di daerah kami kepala SMA PGRI Pangsid Kab. Sidrap diangkat oleh pemerintah dan berststus pns. aktif dalam setiap kegiatan pemerintah serta tidak memungut biaya (Pendidikan gratis) kami tidak mendapat tunjangan dari yayasan bahkan ada beberapa dari kami menerima tunjangan dari negara sebagai guru profesional, kalau pemikiran bahwa kami sejahtera dan digaji yayasan itu pemikiran yang keliru, memang ada beberapa sekolah swasta yang menerima tunjangan yang besar dari yayasan namun itu kebanyakan di kota-kota besar.
salam....
terus perjuangkan kami dan mudah-mudahan perjuangan pgri dapat di terima pemerintah
Desriga Irantoni
25 Oktober 2010 - 16:40:03 WIB
assalammu'alaikum wr. wb.
Semoga apa yang menjadi harapan kami guru honor dapat terus juga menjadi harapan PGRI, karena kalau kami udah PNS pasti kami menjadi anggota PGRI, merdeka dan berjayalah PGRI.
bek tuwo beh
ahmad clotot bin kasmad
27 Oktober 2010 - 16:57:17 WIB
yaaaa itu hanya di kota-kota besar saja, kami yang ada di daerah terpencil akan dilewat saja
romi rumawan
06 November 2010 - 12:09:42 WIB
sukses pgri bagi prjuangan mu...sy rasa pemerintah skrng kurang peka akan dunia pendidikan...slama ini bicara kesejahtraan guru sudah ditingkatkan & baik....sebenernya guru yg mana??
km guru swasta tdk pernah trsentuh...hidup sgt memprihatinkan gaji cma 100ribuan/bln....krn km suka & cnta dgn pkerjaan ini makanya km tetap brtahan bkn krn km tdk dpt brsaing...pendidikan km jg tinggi...bila pemerintah emang ingin dunia pendidikan maju tlong jgn diskriminasi trhdp km(Guru swasta) krn bila idealisme km hilang krn ulah sikap pemerintah jg...maka detik2 kehancuran pendidikan dan negara ini sdh dkt
angkat angudi
22 November 2010 - 16:53:58 WIB
Assalamu'alaikum Wr,Wb
saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau bapak sulistiyo yang telah memperjuangkan nasib guru WB,kami benar-benar menunggu perjuangan bapak lagi sampai nasib kami adalah nasib yang nyata, bukan hanya sekedar mimpi di tengah kegembiraan selain kami. salam...........pahlawanku.
kita bertemu di surga.
didik
09 Desember 2010 - 21:37:10 WIB
sebetulnya mudah untuk mengangkat guru non pns jadi pns yaitu melalui program sertifikasi. dengan bukti sertifikasi kopetensi guru sudah jelas dan ini menyangkut guru negeri dan swasta.
Black List
14 Desember 2010 - 08:35:14 WIB
kami berharap semoga segala program pemerintah yang sangat memperhatikan nasib para guru honorer, maupun guru swasta tetap konsisten dan continue, amin......... terutama masalah tunjangan insentif guru, agar diberikan sesui dengan jadwal yang telah ditentukan, karena banyak guru2 honorer dan swasta mengeluh ko' tunjangan insentif guru diberikan setiap akhir tahun, padahal seharusnya diberikan enam bulan sekali, sedangkan sering para guru honerer terdapat keperluan2 yang sangat mendadak, semoga ini menjadi perhatian serius bagi seluruh instansi2 pemerintah yang terkait di dalamnya, atas perhatinnya kami mengucapkan banyak2 terima kasih, semoga tuhan memberikan kemudahan kepada bapak2 semua....amin.......
tunjung
19 Desember 2010 - 07:14:38 WIB
Honorer Teranulir Jawa Tengah memohon tetao diperjuangkan Bapak. Terima kasih
pak andri
24 Desember 2010 - 22:21:19 WIB
Sungguh Dholim dan diKUTUK Alloh SWT bagi yang memunafikan peran guru swasta dalam mencerdaskan anak bangsa. Pemerintah harus fair guru di sekolah swasta yang masa kerjanya terus menerus sebelum 2005 sampai sekarang haRUS DI angkat CPNS jangan hanya yang di sekolah negeri aturan ini perlu direvisi karena penuh diskriminasi dan kurang sportif. By pembela kebenaran.
guru GTT
29 Desember 2010 - 07:58:47 WIB
omong kosong PGRI memperjuangkan guru swasta ,lihat kenyataannya di lapangan hanya guru PNS saja yang mereka bantu,belum dapat sertifikasi ada uang tunggu nya Rp.250ribu mana yang guru GTT apa mereka dapat? gaji guru PNS rata rata 2 sampai 4 jutaan bandingkan dengan yang guru swasta cuma Rp.200 ribu adilkah ini? kalau butuh dukungan mereka selalu mendekati guru guru swasta /guru GTT, ,ketika mereka PGRI tak butuh pasti di tinggalkan,seharusnya uang tunjangan untuk sertifikasi yang satu kali gaji pokok itu dialihkan untuk mengangkat guru GTT, apakah PGRI mau memperjuangkan? pasti tak mau, PGRI cuma omong kosong semua itu ,wahai guru swasta kalian bersatulah dan sadarlah kalian hanya di manfaatkan saja...
Drs.Joko wahyono
29 Desember 2010 - 09:50:17 WIB
Tahun 2011 Gaji PNS naik,GURU tapi yang PNS naik,malah yang tidak sertifikasi malah memperoleh TUNJANGAN NON SERTIFIKASI,tahun 2011 malah ada beberapa instansi memperoleh REMUNERASI. tapi buat GTT SEKOLAH SWASTA ,GTT malah semakin menderita,miskin dan punya hutang banyak,GTT sekolah swasta memang apes,oleh PEMERINTAH DAERAH saja tidak didata oleh BKD,insentip dari Pemerintah cuma sebesar RP.100 ribu per bulan,Gaji jauh dibawah UMR,malah di Jawa tengah gaji GTT jauh dibawah PETUGAS PEMUNGUT SAMPAH di kampung ,GTT tanpa TUNJANGAN PENSIUN,tanpa TUNJANGAN KESEHATAN apalagi REMUNERASI,semakin tambah tahun semakin menderita dan sengsara buat GTT SEKOLAH SWASTA, Mohon PEMERINTAH ,DPR,PGRI dan LSM membantu GTT yang ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan GTT juga manusia yang punya hak hidup.
andi ashar
16 Januari 2011 - 09:48:55 WIB
pgri. mewakili teman2 guru honorer sekolah swasta, meminta agar kiranya kami yang di sekolah swasta dapat di angkat menjadi cpns atau setidaknya kami di data dalam pendataan data base. tentunya teman2 pengurus pgri pusat sangat memahami kegelisahan kami, diskriminasi pemerintah terhadap guru honorer sekolah swasta sangat berpengaruh pada kondisi kami di swasta padahal kita tahu bersama dalam pelaksanaan di lapangan tidak ada perbedaan kmai dengan teman2 guru honorer sekolah negeri.
ibrahim
17 Januari 2011 - 08:37:25 WIB
hentikan sbi
http://deateytomawin.wordpress.com/2010/12/03/sekolah-bertaraf-internasional-adalah-program-yang-salah-konsep-dan-90-pasti-gagal/#comment-168
dwi
17 Januari 2011 - 13:19:36 WIB
Kami dari GTT dan PTT Sekolah Swasta sangat mengharapkan pemerintah tidak menganak tirikan kami yang berada di sekolah swasta karena kami juga ikut mencerdaskan anak Bangsa. Kami sudah mengabdikan diri puluhan tahun tetapi tidak ada perhatian.
sulistiyo aseli
26 Februari 2011 - 10:31:50 WIB
hentikan sertifikasi ,kalau tidak dihentikan bisa habis uang negara,rakyat miskin lebih butuh uang dari pada guru PNS yang bergaji 3 jutaan,bandingkan dengan rakyat yang tak punya gaji tetap ,paling sebulan dapat gaji 300 ribu ,tolong PGRI membandingkan dan memikirkan rakyat yang lebih banyak ,jangan hanya segelintir guru PNS saja,anda harus bijaksana
sulistiyo aseli
26 Februari 2011 - 10:32:39 WIB
hentikan sertifikasi ,kalau tidak dihentikan bisa habis uang negara,rakyat miskin lebih butuh uang dari pada guru PNS yang bergaji 3 jutaan,bandingkan dengan rakyat yang tak punya gaji tetap ,paling sebulan dapat gaji 300 ribu ,tolong PGRI membandingkan dan memikirkan rakyat yang lebih banyak ,jangan hanya segelintir guru PNS saja,anda harus bijaksana
Didik budiarso
02 Maret 2011 - 19:12:19 WIB
Pendataan tenaga honorer untuk guru jangan hanya di sekolah negeri saja di sekolah swasta guru punya hak. guru non pns yang lulus sertifikasi sudah jelas punya kompetensi. masak negara mau mengangkat guru pns tanpa kompetensi yang jelas.
Didik budiarso
02 Maret 2011 - 19:56:37 WIB
Waktu dulu profesi guru masih dipandang sebelah mata. sekarang jadi primadona. berlomba lomba dengan segala cara menjadi guru. bagus, tapi yang perlu diingat adalah menjadi guru itu harus punya jiwa roh guru. artinya seorang guru harus sebagai sosok teladan alias di gugu lan ditiru. ingat ajaran K i Hajar dewantoro.
joko
04 Maret 2011 - 12:03:04 WIB
kami mohon bantuan PGRI agar mendorong pemerintah utk mempercepat hasil PENDATAAN TENAGA HONORER NON APBD dan tentukan hasilnya untuk apa. Karena kami rasa prosesnya sudah terlalu lama, kami rakyat jelata yang sehari puasa dan sehari makan sudah bosan menunggu karena prosesnya lambat dan bertele-tele. . mohon dengarkan aspirasi rakyat ini. .Hidup PGRI kami mendukungmu....wassalam
Didik budiarso
07 Maret 2011 - 18:45:06 WIB
Saya yakin pemerintah tidak akan membedakan guru non pns yang ada di sekolah swasta dan sekolah negeri. SK Menpan tentang guru honorer mungkin masih prematur. tapi kalau sudah final ya, bencana untuk guru yang mengabdi di sekolah swasta. sebetulnya mudah sekali untuk mengangkat guru non pns menjadi guru PNS. Yaitu melalui jalur sertifikasi. Guru non PNS yang telah lulus sertifikasi sudah jelas kompetensinya.
guru swasta
15 Maret 2011 - 11:29:10 WIB
Kapan ya guru swasta yang sudah mengabsi lama diangkat menjadi pns
DiDIK BUDIARSO
20 Maret 2011 - 18:38:03 WIB
Kalau pemerinyah ingin mengangkat guru pns. yang perlu diperhatikan adalah sudah terbukti atau belum kompetensinya,Program sertifikasi bagi guru non pns yg ingin menjadi pns jelas jalan yang paling adil. Karena program ini selain kompetensi terbukti juga sudah menyangkut beban kerja guru dalam jabatan.
DIDIK BUDIARSO
20 Maret 2011 - 18:45:13 WIB
DISAMPING MENYANGKUT KOMPETENSI DAN BEBAN KERJA JUGA MENYANGKUT MASA PENGABDIAN. iSTILAH JAWANYA URUT KACANG. DALAM PENGANGKATAN GURU PNS SELAIN ITU PEMETAAN GURU DI SUATU DAERAH DENGAN PROGRAM SERTIFIKASI JUGA JELAS. YANG NANTINYA TIDAK AKAN TERJADI PENUMPUKAN GURU PNS PADA SUATU DAERAh. Dengan demikian pemerintah tidak membedakan sekolah negeri dan swasta.Saya yakin pada pemerintah akan berlaku adil terhadap warganya. amin
den mas didik
24 Maret 2011 - 19:04:19 WIB
terserah pemerintah saja. mau ada diskriminasi pengangkatan pns guru dari sekolah swasta atau sekolah negeri lha wong pengambil kebijakan juga bingung. yang penting tetap komit terhadap dunia pendidikan hore!!!!!.
Taufiq
29 Maret 2011 - 21:31:12 WIB
Saya yakin pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk memikirkan pahlawan negara ini (guru swasta)
arifa
03 April 2011 - 20:43:00 WIB
trimakasih PGRI. saya berharap PGRI terus memperjuangkan suara hati para guru terutama guru swasta yang tugas serta tanggungjawab sama dengan guru negeri tetapi penghargaan tidak sama. bahkan terkadang dalam kegiatan MGMP ada perlakuan yang berbeda.
tolong untuk guru-guru swasta dapat Diangkat menjadi PNS tanpa harus mengikuti tes PNS karena mekanisme penerimaan CPNS anatar guru dan non guru seharusnya berbeda. karena tugas dan tanggungjawab juga berbeda.
mohon perjuangkan temen-teman guru swasta untuk dapat menjadi PNS.
mekanisme penerimaan guru swasta menjadi PNS untuk segera disosialisasikan. apakah jumlah tahun wiyata bakti berpengaruh?? dan minimal berapa ??? trim
Johanes Kurniawan, S.Th
05 April 2011 - 22:09:29 WIB
Salam Sejahtera,
Sdh lama saya mengajukan diri untuk pengangkatan PNS bagi guru honorer di sekolah swasta hingga kini belum ada respon dan panggilan. Bagamana kelanjutannya?
Tq.
den mase didik B
07 April 2011 - 18:43:15 WIB
Saya juga guru non pns sudah menikmati tunjangan profesi 2 tahun . Tentang pengangkatan guru pns. Ya sabar dulu. pemerintah pasti telah mikir. tapi kalau bermuatan politik ya tidak tahu. Yang penting jadi guru ya mendidik para siswanya agar menjadi generasi yang madani. Sabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar dulu. alon alon ya.
ABE
22 April 2012 - 21:39:44 WIB
SAMPAI SEKARANG TIDAK NAMPAK KEBERPIHAKAN KEPADA GURU SWASTA DI JAKARTA. APAKAH TERUS HARUS BERSABAR SEDANGKAN KONDISI PEREKONOMIAN KIAN MENJERAT...MUNGKIN KAMI BUTUH DUKUNGAN POLITIK DARI PARPOL...SELAMA INI PDIP YANG MENDUKUNG PENGHAPUSAN DIKOTOMI GURU
Didik Budiarso
18 Mei 2011 - 18:46:26 WIB
Saya mendukung kebijakan pemerintah mengenai kebijakan terhadap guru, yang tidak ada diskriminasi antara yang mengajar sekolah negeri dan swasta. di sini yang diperhatikan adalah nilai pengabdian yang menyangkut masa kerja dan juga kompetensi, baik pedagogik, sosial, profesi dan juga masalah mental. kematangan, keteladanan dan lain sebagainya. jadi profil guru yang bisa digugu dan ditiru. Saya masih ingat. Pencipta hymne guru yaitu pak sartono juga bukan guru pns. Beliau mengabdi di smp kanesius madiun. Dengan prestasi demikian tinggi belum ada perhatian dari pemerintah. Wah ironis betul ini.Mbok ya pemerintah atau pengambil kebijakan jangan ambil potong kebijakan .perlu adanya pendalaman yyang lebih lanjut. Bisa dibayangkan bila seorang guru non pns mempunyai anak yang tidak bisa kuliah gsra gara gaji kecil. di sisi lain muridnya bisa kuliah karena punya biaya. sungguh memang guru non pns memang pahlawan tanpa tanda jasa.
GURU TERANIAYA!
19 Mei 2011 - 10:38:54 WIB
DARI DULU, PGRI CUMA NGOMONG!
TIDAK ADA BUKTINYA!
INGAT, PGRI SEKARANG WADAH PILITIKUS!
Den Baguse Ngarso
20 Mei 2011 - 21:44:59 WIB
Wah berbicara soal guru memang asyik dan menarik betapa tidak rata rata gaji hanya 100 ribu bisa hidup edan tenan. lain dengan orang yang gajinya gede ditambah tunjangan telpon 14 juta sampai kupingnya tuli saking kebanyakan nelpon yang nggak jelas juntrungnya. pondamen negara yang sudah bagus di acak acak, diamandemen dengan alasan sudah tidak sesuai dengan situasi.Wahai para pengurus negeri sadarlah mau dibawa kemana negeri ini.menurut penulis sekarang semua memang tambah trasparan termasuk juga edannya orang. dengan prinsip iki jaman edan nek ra ngedan ra keduman. oalah indonesiaku yang tercinta apa besuk tinggal nama. Sedih aku. Aku masih ingat pada jaman perang dunia jepang hancur lebur. untuk membangun kembali kaisar hirohito yang ditanyakan hanya satu yaitu jumlah guru yang masih hidup berapa. ironis sekali dengan keadaan di indonesia. guru untuk mendapatkan penghargaan harus demo antar guru didiskriminasi. oalah pejabat pejabat pengurus negara. aku ingin indonesia jaya dengan segala bidang.
widodo
16 Juni 2011 - 21:03:51 WIB
Bapak Sulistyo yth. dulu adalah dekan saya di IKIP PGRI Semarang, kami bangga dengan perjuangan dan jerih payah Anda untuk memperjuangkan nasib guru-guru yang belum terpikirkan, tetapi kami akan lebih bangga lagi apabila kami guru2x swasta yang sudah mengajar puluhan tahun di sekolah swasta, juga ikut diperhatikan untuk bisa diangkat menjadi PNS secara otomtis, tetapi tentu saja dengan memperhatikan masa kerja ( lebih dari 5 tahun bisa diangkat ) terimakasih Bapak, doa kami selalu menyertai perjuangan Anda.
guru sekolah swasta
03 Juli 2011 - 09:48:41 WIB
Sy, guru sekolah swasta tlng kami juga diperjuangkan jadi pns supaya masa depan kami bisa lebih baik. kami juga punya keluarga dan anak2 serta kami juga mengabdi sebagaiman tema2 kami sekolah negeri
Didik Budiarso
04 Agustus 2011 - 20:06:15 WIB
Ruwetnya maslah Guru menjadi PNS bisa terurai dengan model keadilan. Jangan ada diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Yang penting negara memberi penghargaan kepada warga yang pedulu jadi guru. jelas dengan kriteria tertentu, Sabar saudara saudaraku insan pendidik. Kita harus percaya kepada pengambil keputusan terhadap problem ini.
suasta
31 Agustus 2011 - 19:57:22 WIB
Ok PGRI berjuang terus.....
Cepat ya......
Jangan hanya berjuang aja...
Kapan tuntasnya....
Apa nunggu mau jadi pahlawan atau
veteran
dwi
10 September 2011 - 12:29:28 WIB
Jadi putus asa kalau pemerintah membeda-bedakan di negeri dan swasta. Kami yang di sekolah swasta juga mengharapkan perhatian dari pemerintah. Lebih baik yang memiliki NUPTK itu bisa diangkat CPNS. Banyak teman-teman yang dulu guru bantu dengan masa kerja sedikit di angkat PNS kami yang masa kerjanya lebih banyak tidak dapat masuk.
Didik Budiarso
23 September 2011 - 21:02:32 WIB
Ya sabar dulu wong pemerintah sudah mikir unutk semua guru tanpa didkriminasi. sabar ya
Achmad Taufiq
29 September 2011 - 08:07:32 WIB
Semoga Guru-guru yang Non PNS (Honor Murni) yang ada di sekolah negeri segera di angkat Menjadi CPNS dan PNS.
bangun Julianto
03 Oktober 2011 - 17:15:37 WIB
terharu, menangis, perasaan bersedih mendengar, melihat & merasakan lngsung pengabdian seorang profesi guru,, terlebih guru gtt d suatu sekolah di negeri kita tercinta.,, jasa guru yg amat besar mncerdaskan anak-anak bngsa, mendidik mereka mnjadi orng yg berguna,, ,, sungguh mulia tugass guru... . hal trsebut tak sejalan dg hak2 yg d dapat beliau2,, , mskipun bgitu,, para guru Indonesia tetap semngat.. mudah2an amal baik engkau akn trblzkan d surga kelak, amin..ya Robbal 'alamin.....
sukoharjo
06 Oktober 2011 - 04:03:27 WIB
GTT nasibmu
INSENTIF TURUN MALAH BUNTUNG
hampir dua minggu sudah insentif turun namun siapa sangka sekolah menagih gaji yang telah dibayarkan setiap bulan yang nota benenya sebagai dana talangan harus dikembalikan ke pihak sekolah . padahal tiap bulan teria 200an ribu dari sekolah x 9 bln = 1.800.000,- edangkan insentif yang di terima 1.690.000 maka gtt justru minus. yaa terimalah GTT nasibmu..........
neti
29 Oktober 2011 - 12:23:10 WIB
bagaimana nasib guru GTT/GWB di kabupaten cilacap? sudah bakti lama tapi belu ada tanda-tanda perjuangan jadi PNS.
h. ruslan
03 November 2011 - 09:15:16 WIB
bapak-bapak di PGRI tolong berjuang terus untuk kami, para tenaga honorer sekolah swasta sehingga pemerintah mengakui dan menyamakan status kami dengan teman2 kami di sekolah negeri.
Tohirin
04 November 2011 - 16:22:33 WIB
Saya telkah wiyata Bhakti 8 tahunan sejak tahun 2003 sampe sekarang tahun 2011 sudah ikut pendataan/pemberkasan.namun belum asa kabar untuk diangkat menjadi CPNS,saya tenaga wiyata bhakti penjaga SD,sudah berkeluarga dua anak,mohon perhatiannya kepada yang berwenang agar saya dapat diangkat jadi CPNS.amien...............
Daniel Frengky Kamengko.S.Pd
11 November 2011 - 20:16:24 WIB
Saya guru non PNS tapi suda bersertikat Profesi. tapi belum di angkat menjadi PNS.sedangkan teman-teman saya yang lain yang belum bersertikat profesi tapi mereka sudah diangkat menjadi PNS. tolong PGRI melihat ini kalau bisa untuk pengangkatan tahun ini di prioritaskan yang sudah memiliki sertikat profesi... karna sertifikat itu dalah SIM buat guru untuk mengajar,kalau tidak ada ya tidak bisa diangkat.
subandi
25 November 2011 - 11:26:33 WIB
met hut pgri semoga dengan bertambah usianya semangkin profosional atau menambahkan sdm yang ada dan terlalu banyak baktinya tuk meningkatkan kemampuan negresi agar cerdas dan pandai namun timbal balik pemerintah kurang atau tidak sungguh-sungguh untuk memperjuangkan nasib guru honor yang telah mengabdi puluhan tahun sehingga dengan wadah pgri salurkan keluh kesah ini semoga medapatkan yang terbaik agar nasib para guru honor ini tidak ditinggal
kan begitu saja selamat hari jadi pgri semoga semakin bersatupadu dalam memperjuangkan rekan senasib dan semoga ada kepedulian pemerintah yang sekarang amiin
desriga
26 November 2011 - 16:21:48 WIB
Aceh bagaimana Pak
Santy Setyorini
28 November 2011 - 11:46:48 WIB
matur nuwun PGRI, bgmana kelanjutan perjuangan utk CPNS teranulir ? kami menunggu realisasinya.. KASIHANILAH KAMI semaga pemerintah konsisten..
ana
30 November 2011 - 13:35:32 WIB
selamat HUT PGRI ke 66
Hidup PGRI!!!!
lanjutkan perjuanganmu, MUDAH-MUDAHAN SEGERA TERWUJUD KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA" Terutama bagi guru2 yang teraniaya...
Amin.............
Aldes Dwi Pikal, S.Pd.
12 Desember 2011 - 08:06:55 WIB
HBD PGRI yang ke 66
kami dari guru swasta berharap betul supaya PGRI memperhatikan dan memperjuangkan guru-guru swasta supaya dibayar layak oleh pemerintah, toh kami juga mengajar anak-anak bangsa ini.
mohon di usia yang sudah cukup tua ini, PGRI sudah layak dan sepantasnya memperjuangkan suara guru-guru di daerah. salam KALBAR
Guru Teraniaya
27 Desember 2011 - 06:48:40 WIB
tak usah berharap banyak terhadap pemerintah atau pengambil kebijakan yang sekarang....mereka itu sudah dibutakan dan ditulikan mata hati dan telinganya oleh tuhan...kita tunggu aja kehancuran mereka..
Hasanudin, S.Kom
30 Desember 2011 - 02:54:40 WIB
PGRI lakukan yg terbaik untuk kami...! Semoga amal ibadahMU di terima Allah SWT. Amin... Salam kompak
ANDI ASHAR
22 April 2012 - 09:26:08 WIB
bagaimaa dengan kami Pak! yang ngajar di sekolah swasta dan tidak pernah mendapatkan tunjangan dari yayasan karena ekolah kami termasuk dalam program pendidikan gratis pemerintah daerah Kab. SIDRAP dan memiliki persyaratan lengkap sebagai tenaga guru serta pengabdian. apa bedanya pengabdian kami dengan teman kami di sekolah negeri?. manusia indonesia juga kami ajar pak! bukan orang luar negeri. dari pada mengangkat kebanyakan tenaga honorer fiktif di lingkungan pemerintahan lebih baik mengangkat guru swasta yang pengabdiannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sudah 20Th. sekedar informasi, pendataan kategori II adalah perjuangan teman2 guru dari sumatera dan kenyataanya khususnya di daerah kami semua tenaga honorer non guru yang pengabdiannya terhitung mulai 2005 semua sudah masuk kategori I, kok setelah keluar kebijakan pemerintah mendata kembali tenaga honorer yang tercecer hampir 90% dari non guru...
"negara ini tidak pernah akan damai, aman, sejahtera apabila terus menerus terjadi ketdak adilan pemalsuan, pembohongan, serta penzholiman terhadap orang yang tidak berdaya. thanks
ANDI ASHAR
SMA PGRI PANGSID andi.ashar@yahoo.co.id
yanto
01 Februari 2012 - 21:59:03 WIB
pak tolong nasib gtt yang ada dipinggiran juga diperjuangkan
eko
13 Februari 2012 - 21:54:34 WIB
PGRI bagai mana nasib kami guru sukwan yg udh 10 th ini dn perjuangkanlah nasib kami, jangan ngurusin sertifikasi aja udh dapat bayaran mala di bayar lagi mendingan ngangkat pns baru timbang buat bayar sertifikasi
Honorer II
15 Februari 2012 - 10:02:49 WIB
Terima Kasih atas perjuangannya..,
Sudah lama berjuang tapi kami belum merasakan hasilnya.
Namun kami tetap berterima kasih sekali lagi.
Mungkin belum saat ini...
Semoga lusa kan ada perubahan yang lebih baik... (Amiin)
Mas Nano'
20 April 2012 - 11:12:11 WIB
Tolong, nasib guru honorer di sekolah swasta diperjuangankan....
Kami yang di Sulawesi Tenggara ini merasa dipermainkan oleh pemerintah!!!
Kami sudah setengah mati melengkapi semua berkas-berkasnya teman-teman honorer mulai dari tahun lalu sampai sekarang masih selalu dimintai berkas-berkas dari BKD,,,, e e e...ternyata dengan entengnya dia memperlihatkan surat edaran PP yang bunyinya "jika ada berkas guru honorer dari sekolah swasta yang masuk, jangan diteruskan ke BKN pusat".....!!!!
Astaga...apa-apaan ini,... jadi selama ini kami hanya dibodoh-bodohi untuk melengkapi berkas yang seolah-olah kami disamakan dengan sekolah negeri!!!! tapi kenyataannya pegawai BKD mengatakan kepada kami, bahwa berkas-berkas yang kami laporkan selama ini langsung mereka pisahkan dari sekolah negri dan tidak di input!!!!
Bagaimana toh Pak????????
Tolong nasib kami.... kami juga butuh makan, punya anak istri.....
ahmad hakim matondang
19 April 2012 - 12:03:23 WIB
kami guru dan tata usaha swasta merasa sakit hati karena PGRI pun bukan berpihak kepada kami malah di bercondong ke honorer swasta . dikala butuh untuk demo kami didekati kami di rangkul kami di ajak dan kami diikut sertakan. tapi kenyataannya yang terjadi sesudah demo yang di bahas petama masalah pengangkatan honorer negeri kalau honorer swasta tak pernah dibahas . jangan mw di bodohi terus sama organisasi PGRI .mana mungkin PGRI lebih memihak kepada guru dan tata usaha swasta. PGRI tetap mendukung dan memperjuangkan nasib yang hohorer di negeri.wahai PGRI jangan kamu lupa sama guru dan tata usaha swasta .
karena kamipun sangat berperan untuk menentukan nasib anak bangsa.
jang kamu menutup mata, telinga dan hati untuk memperjuangkan nasib guru dan tata usaha.
seharusnya pemerintah adil didalam pengangkat CPNS ,jangan yang honorer di negeri saja yang diangkat yang di swasta juga sama sama diangkat.
ahmad hakim matondang
19 April 2012 - 11:42:41 WIB
bosan dengan sikap pemerintah yang tidak pernah berpihak ke guru dan TU swasta, hari ke hari yang dipikirkan oleh pemerintah hanya satu memikirkan nasib guru-guru dan TU di negeri aja . padahal guru dan TU swasta juga ikut berperan penting untuk mencerdaskan anak bangsa. sama sama warga negara NKRI tapi kenyataannya haknya selalu di beda-bedakan.
dadang rahman
18 April 2012 - 21:21:57 WIB
Kapan guru swasta kota bandung diangkat jadi PNS juga???
ahmad hakim matondang
19 April 2012 - 11:33:45 WIB
saya memohon kepada ketua PGRI supaya tata usaha mendapat tunjangan seperti guru, seharusnya ketua PGRI pun harus bijak untuk menyamakan posisi antara guru dengan tata usaha . karena tata usaha pun sangat berperan penting di dalam sekolah baik swasta maupun negeri. apalagi di dalam pemberkasan yang paling terlibat disitu selain kepala sekolah adalah tata usaha , jadi tolong kesejahteraan kamipun dipikirkan jangan guru ajalah yang selalu di bahas oleh pemerintah begitu juga ketu PGRI. samapai sekarang kami sebagai tata usaha merasa iri terhadap guru yang menerima tunjangan sebab setiap membuat berkas pengajuan tunjangan adalah kami. tapi yang menikmatinya kami tak pernah ikut, berarti PGRI dan pemerintah sama saja memandang kami seolah tidak berguna.
semangat tata usaha kita terus menuntut hak kita .
nurokhman
18 April 2012 - 13:27:04 WIB
guru yang baik dan benar ada beberapa hal yang harus diperhatikan : 1. metode jauh lebih penting daripada materi 2. guru jauh lebih penting daripada metode 3. jiwa sebagi seorang guru jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. guru yang demikian ini yang berhak mendapatkan perhatian pemerintah untuk....CPNS
ahmad hakim matondang
18 April 2012 - 00:03:25 WIB
sekolah swastapun sangat berperan untuk mencerdaskan anak bangsa karena setiap tahun sekolah negeri tidak akan bisa menampung anak-anak yang mw sekolah. karena sekolah negeri pakai kuota . jadi sisa dari kuota tersebut swastalah yang menapungnya semua. jadi ini peran sekolah swasta perlu gak ? tolong jawab saudara saudaraku yang berada di pemerintahan saat ini. karena kami butuh jawaban nada sekarang supaya kami bisa mengerti apa maksud dan tujuan ada kepada sekolah swasta.
ahamad hkim matondang
17 April 2012 - 23:47:33 WIB
yang namanya guru dan tata usaha di sekolah swasta gak pernah disamakan haknya dengan guru dan tata usaha yang berada di sekolah negeri.yaitu pengangkatan menjadi PNS. dengan alasan karena guru swasta bukan tanggung jawab negara pada umumnya. itu aja yang di sampaikan kepada yang berstatus swasta ( yang SK nya hanyalah yang di terbitkan oleh yayasan maupun kepala sekolah swasta)padahal perlu juga kita ingat sekolah swasta malah lebih banyak berperan sebagai wadah untuk penampungan siswa ataupun murid.untk mencerdaskan anak bangsa, sedangkan pemerintah ja gak sanggup menampung semua murid setiap tahunnya tanpa sekolah swasta, tapi di saat seperti ini guru dan tata usaha sekolah swasta tak pernah dirikan kesempatan untuk menikmati yang namanya PNS. padahal yang honor negri bisa kita katakan 80% adalah sanak family atau titipan. klw di swasta gak ada yang namanya titipan yang ada di swasta adalah skil . jdi kami yang di swasta ini klw bukan skil otomatis kami gak terpilih untuk masuk kesekolah tersebuut. jadi mohon perhatian khususnya kepada PGRI dan Anggota Dewan yang terhormat pikirkanlah nasib kami yang di sekolah swasta ini, karena kami sangat butuh kebijaksaan saudara untuk menuntaskan masalah ini. janganlah engkau terlena dengan menutup mata kepada guru dan tata usaha swasta. semoga masih ada yang berpihak kepada kami .
horas, horas, horas,.............
jamjuri
16 April 2012 - 02:38:57 WIB
mohonlah pak di buktikan jangan janji doang kami guru SMA YPKN LEMPUING sudah puluh tahun sampai saat ini dak pernah ada perhatian dari pihak pemerintah,,,,, alias di bohongi dan di biarkan
jamjuri
16 April 2012 - 02:26:20 WIB
tolong di realisasikan apa yang menjadi tujuan utama yaitu memperjuangkan nasib guru karena tanpa guru bangsa atau negara tak akan berdiri, tolong para pejabat yng berhak terhadap hal tersebut pikirkan asal muasal para pejabat yg terhormat dari jamjuri lempuing oki
AHMAD HAKIM
15 April 2012 - 19:59:05 WIB
kapan Tenaga Kependidikan Mendapatkan tunjangan seperti guru, padahal tata usaha berperan di setiap pembuatan laporan , tapi sakitnya kami hanya melihat saja, guru yang mendapat tunjangan bisa senyum sedangkan kami hanya bersedih..
mohon perhatiannya ..........
warsito
16 Mei 2012 - 13:49:48 WIB
bagaimana kalau ada guru PNS yang tidak selalu mengikuti upacara bendera pada hasi senin, selalu datang terlambat. bukanya ikut upacara malah nglentir asik menghisap rokok di warung ( SDN Glempangpasir 01 kec.Adipala-Kab.Cilacap) coba cek deh... jangan dibiarkan terus menerus. sudah PNS masa kaya gitu... jangan-jangan sistem pengajarannya juga begitu.
tri menwa
11 Mei 2012 - 13:30:37 WIB
menungso sing ono PGRI kuwi yo butuh mangan podo wae wong nek pingin diangkat dadi pejabat pemerintah liayani opo-opo kudu nganggo duit,nek ra nganggo duit yo nasib koyo guru-guru swasta sing wes putih rambute wes ngajar ono 20 tahun luweh neng ijek dadi GTT,nganti muridte ono sing wes diangkat dadi PNS neng deweke ijek GTT wae. Dasar kok sing pengambil kebijakan kuwi diseke sopo sing duwe duit. Dadi yo pesenku kanggo Guru Honorer SWata,WB,GTT, nek pingin ndang diangkat PNS yo sampeyan nyepake duit minimal 50 jt wes dijamin gampang dadi PNS...mergane wong kono mono yo butuh tetukon ...meneh-meneh wong depag kuwi ngono koyo kucing nek mangan yo ndelek-ndelek. wes buktikan ra wong depag wonge grangsang-grangsang dine yo areke ngerti agoma neng yo kalah kambi kepentingane weteng dewe yo opo-opo digaglak
Irman Tribuana Sakti
06 Mei 2012 - 08:30:11 WIB
Jika kami para guru yang mengajar di sekolah swasta mendapat perlakuan diskriminatif dalam kaitanya dengan PP Pengangkatan guru honorer menjadi CPNS maka kami akan melakukan "MOGOK MENGAJAR NASIONAL".....
hamba
01 Mei 2012 - 15:22:15 WIB
Mudah-mudahan tuhan yang maha Esa mendengarkan doa guru swasta yang ntah kenapa di negara ini dibedakan "padahal merekapun sama menderitanya,tambah lagi pihak yayasan yang selalu bersipat arogan terhadap guru tersenyum apa bila dapat uang bos,sikit sikit pecat ancaman nya
morgan
01 Mei 2012 - 15:29:07 WIB
percuma kalian guru swasta ngemis-ngemis kalian itu gak pantas jadi PNS kami kan bagian dari pemerintah kalian siap ?.......bukan dari bagian kami ingat itu,tetap lah terkubur di situ
mohammad
01 Mei 2012 - 15:13:58 WIB
sebaik nya guru tidak di bedakan ,baik honor swasta maupun negri yang sudah ikut sertifikasi di angkat jadi PNS,kan lebih efektif mereka sudah siap pakai paling berapa tahun lagi lah mereka menikmati gaji yg cukup,selama ini toh guru swasta gaji nya di bawah cukup,ada yg lebih kalau ngajar di sekolah tionghwa itupun bisa di hitung,pemerintah gak boleh tutup mata,guru swasta itu, punya andil besar dalam mencetak manusia-manusia berprestasi di Indonesia ini
Happy Tri Muryanti
12 Maret 2012 - 13:23:53 WIB
Amin.....
Mudah-mudahan wilayah Balikpapan Kalimantan Timur ikut segera terakomodir.....
muhidayat
14 Maret 2012 - 21:22:40 WIB
piye tho iki apa bedanya guru yang di sekolah negri dengan yang di swasta, pemerintah kok menganak tirikan j piye tho iki
eko
18 Maret 2012 - 09:28:36 WIB
Saya berpesan Ke PGRI perjuangkan la nasip guru sukwan yang udh mengabdi puluan tahun jangan ngurus sertifikasi aja,timbang bayar sertifikasi lebih baik ngangkat guru sukwan wong udh dapat bayaran mala di bayar
eko
18 Maret 2012 - 09:34:31 WIB
Guru negeri dak pantas dapat sertifikasi yg pantas guru sukwan karna dapat sertifikasi mala malas ngajar yg negeri, katanya guru profesional,apanya yg profesional bembuat perangkat pembelajaran aja males
Budiarso prawirodirjo
22 Maret 2012 - 21:32:04 WIB
Alon alon waton kelakon yang penting pemerintah adil guru diangkat jadi pns harus berdasarkan kompetensi juga menyangkut beban jerja dan jabatan. jangan karena tercantum namanya saja disuatu sekolah khususnya yang negeri istilah jawa hanya titip jeneng atau titip nama
Isi Komentar :
.: Berita Singkat :. |