Senin, 26 Oktober 2009 - 14:53:46 WIB
Cegah Liberalisasi, Evaluasi UU BHP
Diposting oleh : Administrator
Kategori: pendidikan - Dibaca: 296 kali
YOGYAKARTA--Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Prof Edy Suandi Hamid berharap Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengkaji keberadaan undang-undang (UU) Badan Hukum Pendidikan (BHP). ''Evaluasi terhadap UU BHP masih memungkinkan karena belum ditandatangai oleh Presiden," kata Edy usai Pelantikan Dewan Pengawas Bank Jogja, di Komplek Balaikota Yogyakarta, Jum'at (23/10).
Menurut dia, ada beberapa poin dalam UU BHP yang perlu dievaluasi, yakni kemungkinan timbulnya liberalisasi pendidikan dan penyamaan posisi pendidikan dasar dengan pendidikan tinggi. Dia berpendapat, liberalisasi pendidikan di Indonesia tidak banyak berguna bagi masyarakat Indonesia.
Sementara, penyamaan posisi pendidikan dasar dan pendidikan tinggi adalah sesuatu yang hampir mustahil. ''Saya kira menyamakan posisi pendidikan dasar dan pendidikan tinggi seperti dalam UU BHP sangat sulit. Tidak mungkin pendidikan dasar menjadi seperti pendidikan tinggi. Tapi ada banyak pasal dalam UU BHP yang sudah baik. Saya sudah mencermatinya,''kata dia.
Edy mengatakan ada sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan Mendiknas. Menurut dia, dua pekerjaan besar yang harus ditangani adalah meningkatkan angka melek huruf masyarakat serta memadukan dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Selama ini, dunia pendidikan terlihat kurang sinergis dengan dunia kerja. Itu terlihat dari banyaknya pengangguran terdidik di Indonesia. "Satu juta pengangguran di Indonesia adalah lulusan perguruan tinggi. Sementara, 4,5 juta pengangguran lain adalah lulusan SMA. Jadi, hampir separuh darui jumlah pengangguran merupakan pengangguran terdidik. Itu adalah masalah yang harus dipecahkan dalam dunia pendidikan," ungkapnya.
Dia merasa optimistis dengan kinerja Mendiknas dalam Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Optimisme itu berdasarkan latar belakang Mendiknas baru yang tidak asing lagi dengan dunia pendidikan. Menurut Eddy, Nuh cukup memenuhi kualifikasi sebagai Mendiknas karena memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola pendidikan. Hal itu terbukti selama Nuh menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi Surabaya (ITS).
Selain itu, dia menambahkan, Mendiknas baru berasal dari kalangan profesional non partai politik (Parpol). Sehingga cenderung tidak terkontaminasi kepentingan Parpol. Meski optimistis dengan kinerja Mendiknas, Edy menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya evaluasi terhadap jabatan menteri. ''Kita beri kesempatan kepada Menbdiknas untuk bekerja. Selain itu, posisi menteri adalah hak prerogatif Presiden. Yang pasti semua menteri, tidak hanya Mendiknas, harus diberi kesempatan bekerja,''tutur dia. R
Guru Non Sarjana Akan Diberhentikan Rektor Se-Asia Upayakan Standar Kualitas Pendidikan Harus Disiapkan Lebih Dini Dibiayai APBD, Guru Madrasah Disekolahkan Pemprov Mendiknas Jamin Kembalikan Fasilitas Pendidikan Korban Gempa 0 Komentar :
Isi Komentar :
Cegah Liberalisasi, Evaluasi UU BHP
Diposting oleh : Administrator
Kategori: pendidikan - Dibaca: 296 kali
YOGYAKARTA--Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Prof Edy Suandi Hamid berharap Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengkaji keberadaan undang-undang (UU) Badan Hukum Pendidikan (BHP). ''Evaluasi terhadap UU BHP masih memungkinkan karena belum ditandatangai oleh Presiden," kata Edy usai Pelantikan Dewan Pengawas Bank Jogja, di Komplek Balaikota Yogyakarta, Jum'at (23/10).
Menurut dia, ada beberapa poin dalam UU BHP yang perlu dievaluasi, yakni kemungkinan timbulnya liberalisasi pendidikan dan penyamaan posisi pendidikan dasar dengan pendidikan tinggi. Dia berpendapat, liberalisasi pendidikan di Indonesia tidak banyak berguna bagi masyarakat Indonesia.
Sementara, penyamaan posisi pendidikan dasar dan pendidikan tinggi adalah sesuatu yang hampir mustahil. ''Saya kira menyamakan posisi pendidikan dasar dan pendidikan tinggi seperti dalam UU BHP sangat sulit. Tidak mungkin pendidikan dasar menjadi seperti pendidikan tinggi. Tapi ada banyak pasal dalam UU BHP yang sudah baik. Saya sudah mencermatinya,''kata dia.
Edy mengatakan ada sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan Mendiknas. Menurut dia, dua pekerjaan besar yang harus ditangani adalah meningkatkan angka melek huruf masyarakat serta memadukan dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Selama ini, dunia pendidikan terlihat kurang sinergis dengan dunia kerja. Itu terlihat dari banyaknya pengangguran terdidik di Indonesia. "Satu juta pengangguran di Indonesia adalah lulusan perguruan tinggi. Sementara, 4,5 juta pengangguran lain adalah lulusan SMA. Jadi, hampir separuh darui jumlah pengangguran merupakan pengangguran terdidik. Itu adalah masalah yang harus dipecahkan dalam dunia pendidikan," ungkapnya.
Dia merasa optimistis dengan kinerja Mendiknas dalam Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Optimisme itu berdasarkan latar belakang Mendiknas baru yang tidak asing lagi dengan dunia pendidikan. Menurut Eddy, Nuh cukup memenuhi kualifikasi sebagai Mendiknas karena memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola pendidikan. Hal itu terbukti selama Nuh menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi Surabaya (ITS).
Selain itu, dia menambahkan, Mendiknas baru berasal dari kalangan profesional non partai politik (Parpol). Sehingga cenderung tidak terkontaminasi kepentingan Parpol. Meski optimistis dengan kinerja Mendiknas, Edy menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya evaluasi terhadap jabatan menteri. ''Kita beri kesempatan kepada Menbdiknas untuk bekerja. Selain itu, posisi menteri adalah hak prerogatif Presiden. Yang pasti semua menteri, tidak hanya Mendiknas, harus diberi kesempatan bekerja,''tutur dia. R
Isi Komentar :
.: Berita Singkat :. |