Pernyataan Pers PB PGRI dalam Rangka HUT PGRI ke 64 dan HGN tahun 2009
Diposting oleh : Administrator
Kategori: organisasi - Dibaca: 672 kali
PERNYATAAN PERS
PENGURUS PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA
(PB PGRI)
Dalam
rangka Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-64
Setelah
hampir satu dekade berada dalam abad ke-21, dengan usia kemerdekaan 64
tahun dan 10 tahun Era Reformasi, kita
menyaksikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sepertinya belum menghampiri
apa yang menjadi tujuan berdirinya. Keterlindungan segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah masih terasa begitu lemah; kemajuan kesejahteraan umum masih
sangat memprihatinkan; kemampuan menyelesaikan berbagai problem kehidupan,
mentalitas dan moralitas, serta kebudayaan bangsa sebagai ekspresi dari
kecerdasan tetap jauh dari harapan. Demikian pula harkat dan martabat bangsa di
tengah pergaulan antar bangsa semakin menampakkan tingkat kewibawaan yang masih
rendah dan lemah. Di dalam pandangan PGRI semua kenyataan ini bermula dari dan
hanya dapat di atasi oleh dunia pendidikan.
Telah
banyak perubahan yang terjadi di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan
nasional, tetapi secara substansial pendidikan kita tetap sekedar melanjutkan
apa yang dikonsepkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam kerangka politik
etisnya. Pendidikan kita hingga hari ini belum dirancang secara komprehensif
untuk menjawab kebutuhan dan tantangan
sebuah negara bangsa yang merdeka, yang menjadi tuan di negerinya
sendiri. Akibatnya, dalam berbagai segi kehidupan hingga saat ini kita masih
sangat tergantung pada kekuatan Asing. Di sisi lain problem-problem kebangsaan
yang mencuat akhir-akhir ini juga tidak terlepas pula korelasinya dengan dunia
pendidikan yang kita selenggarakan selama ini.
PGRI berkeyakinan bahwa untuk
mengatasi berbagai persoalan bangsa dewasa ini, dan menghampiri cita-cita
kemerdekaan, tidak ada jalan lain yang lebih substansial selain menata kembali
dunia pendidikan kita. Oleh sebab itu PGRI mendesak pemerintah untuk melakukan
REFORMASI PENDIDIKAN yang menyeluruh seperti juga yang dituntut oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dalam Temu Nasional beberapa waktu yang lalu.
Untuk itu sebagai prasyarat mengawali perubahan tersebut
dengan ini PB PGRI menyarankan:
1. Agar pemerintah membentuk
Komisi/Dewan/Tim (ahli) Reformasi Pendidikan Nasional yang bertugas menyusun
dan merumuskan pokok-pokok pikiran serta strategi pembaruan pendidikan nasional
secara mendasar, komprehensif, dan rasional.
2. Agar Presiden menunjuk
seoarang ahli pendidikan sebagai anggota Wantimpres dan seorang sebagai staf khusus yang membantu presiden secara
khusus untuk isu-isu pendidikan.
3. Kepada Mendiknas agar segera berinisiatif
membuat kebijakan untuk menindaklanjuti tuntutan Presiden dalam Temu Nasional
agar “mengubah metode” pembelajaran dan membuat rencana (blue print) reformasi pendidikan.
Selain dari pada itu PGRI berkeyakinan bahwa: Pendidikan
berkualitas memerlukan guru yang berkualitas pula(Quality Education Needs
Quality teachers) dan lebih rinci pemikiran dan harapan PGRI sebagai
berikut:
1.
PGRI berpendapat bahwa pemerintah telah berada pada
jalur yang tepat dan benar dengan menjadikan pekerjaan guru sebagai sebuah
profesi sebagai upaya membangun pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, sesuai dengan tuntutan Undang-Undang nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UU GD), maka
seorang guru dituntut memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang
memenuhi standar mutu atau norma tertentu yang diperoleh dari pendidikan
profesi ( pasal 1 ayat 4). Selain itu, seorang guru profesional dituntut memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi (pasal 7 dan 8).
· PGRI mengusulkan agar “mengubah
metode” pembelajaran mendapatkan prioritas dan perhatian utama dalam
meningkatkan kompetensi guru.
2.
Sebagai konsekwensi logis dari
profesionalisme, UUGD telah menetapkan pula bahwa
setiap guru berhak memeroleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial (pasal 14 ayat 1) melalui gaji pokok dan berbagai
tunjangan seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan lainnya (pasal 15
ayat 1). Dengan demikian profesi guru harus menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memadai
agar kinerja guru tidak terganggu oleh faktor-faktor ekonomi.
· PGRI mengusulkan agar
pemerintah membuat kebijakan yang berkaitan dengan pembagian peran (role
sharing) dalam pembiayaan pendidikan dan mengimplementasikan PP tentang
pendanaan.
· PGRI mengusulkan agar setiap pemerintah
daerah membuat Perda BOS Daerah, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan gurunya.
3.
Untuk memelihara, memupuk, dan mengembangkan
serta melindungi profesi guru, maka setiap guru diwajibkan menjadi anggota
organisasi profesi guru ( Pasal 41 ayat
· PGRI mengusulkan agar
pemerintah mendorong dan memfasilitasi para guru untuk segera memasuki
organisasi profesi guru yang memiliki legalitas, keanggotaan dan pengurus serta fasilitas yang
jelas dan nyata perjuangannya.
Berdasarkan pada pandangan dan keyakinan di atas, maka
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) dengan ini
menyatakan pula:
- Menghimbau kepada
seluruh guru untuk menjadi anggota organisasi profesi guru
( Pasal 41
ayat 3) yang memiliki legalitas, keanggotaan dan pengurus serta fasilitas
yang jelas dan nyata perjuangannya. Dan kemudian secara bersama-sama
membangun citra “guru-mulia” dengan bekerja bersungguh-sungguh, terus
menerus meningkatkan kualitas diri, dan berperilaku sesuai dengan
kaidah-kaidah hukum, norma-norma sosial kemasyarakatan, serta “kode etik
guru.”
- Mendesak pemerintah dan
pemerintah daerah untuk terus meningkatkan anggaran pendidikan minimal 20
% dari APBN dan APBD, dengan pengalokasian yang benar. Menteri
Keuangan hendaknya segera menerbitkan pedoman penyusunan anggaranpendidikan. Sebagian dari
anggaran pendidikan tersebut,
serta fasilitas yang jelas dan nyata perjuangannya.
- Mendesak pemerintah
untuk secara konsisten melakukan pembayaran tunjangan profesi dan
menjadikannya sebagai tunjangan yang melekat pada sistem penggajian yang
ada, serta melarang dan menghukum pihak mana pun yang melakukan pemotongan
ilegal terhadap gaji dan tunjangan tersebut.
- Mendesak
pemerintah untuk segera menerbitkan ketentuan sisitem penggajian khusus
guru minimal Rp. 2.000.000 setiap bulan.
- Mendesak
pemerintah untuk segera menerbitkan PP tentang Guru Wiyata Bakti, Honorer,
dan tidak tetap yang antara lain memuat sistem rekruitmen, penggajian, pembinaan,
perlindungan, dan jaminan hari tua. Dalam PP tersebut memuat upah minimal
pendidikan yang lebih baik dari UMR buruh pabrik (setara dengan gaji
minimal guru PNS)
- Mendesak
pemerintah untuk menerbitkan PP tentang Tenaga Kependidikan. Penilik Luar
Sekolah agar ditingkatkan statusnya sama dengan pengawas.
- Mendesak
Pemerintah untuk menerbitkan pedoman yang mengatur kualifikasi
pejabat/birokrasi pendidikan agar kompetensi dan kinerjanya lebih baik.
- Dana BOS
yang biasanya keluar bulan Maret agar diatur supaya bias cair pada awal
bulan Januari.
- Meminta pemerintah agar segera menjalankan pendidikan
profesi guru untuk menghasilkan guru-guru generasi baru yang profesional
dengan memiliki kemahiran metodologis, kedalaman penguasaan bahan ajaran,
keluasan wawasan, serta integritas pribadi berakhlak mulia.
- Menginstruksikan kepada
seluruh jajaran Pengurus dan anggota PGRI untuk secara aktif melayani,
memfasilitasi para guru dalam upaya meningkatkan kualitas profesi serta memberikan
perlindungan hukum kepada guru dalam menjalankan profesi tersebut.
Demikian dan terima kasih.
Jakarta,
23 November 2009
Ketua Umum,
Dr. SULISTIYO, M.Pd
0 Komentar :
Isi Komentar :
.: Berita Singkat :. |