Экстремальные виды отдыха
Недвижимость. Недвижимость в Одессе. Агентство недвижимости Ланжерон
Written by tiyas feristiyawan Category: Berita Terkini
Published Date Hits: 36
Print

Suara Guru. Dalam upaya mengimbangi pemberitaan media arus utama, PB PGRI mengadakan pelatihan media sosial untuk para kader/anggota PGRI wilayah DKI jakarta. Pelatihan ini dilaksanakan hari selasa, 19 Mei 2015 di Gedung Guru Indonesia dengan narasumber Fery Yunizar staf media KSPI yang juga Sekjen Forum Wartawan Jakarta. Acara ini dibuka langsung oleh Sekjen PB PGRI Muhammad Qudrat Nugraha.

 
Written by tiyas feristiyawan Category: Berita Terkini
Published Date Hits: 77
Print

Ketua PB PGRI Didi Suprijadi memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional di halaman Gedung Guru Indonesia, Jalan Tanah Abang III no. 24 Jakarta.

 
Written by tiyas feristiyawan Category: Berita Terkini
Published Date Hits: 196
Print
 
Written by tiyas feristiyawan Category: Berita Terkini
Published Date Hits: 64
Print

Semarak peringatan hari buruh se dunia diselenggarakan oleh KSPI ( Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ) di Gelora Bung Karno Senayan,Jumat 1 Mei 2015.

Tampak hadir Sekjen International Trade Union Confederation (ITUC) atau konfederasi serikat pekerja dunia,Sharran Burow,Sulistiyo Ketum PB PGRI sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) KSPI dan Said Iqbal Presiden KSPI.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) KSPI  menyatakan bahwa pengangkatan menjadi PNS dan pemberian upah layak bagi guru Honor adalah kewajiban pemerintah dan harus dilaksanakan secepatnya agar tidak menghambat pelaksanaan program pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

 
Written by tiyas feristiyawan Category: Berita Terkini
Published Date Hits: 81
Print

Pendidikan Belum Cerah

Enam bulan pertama pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla berjalan dengan rasa tidak menentu dan hambar. Ide Revolusi Mental dan Trisakti yang diusung sebagai visi dan misi ketika kampanye tampak terabaikan dan tidak menjadi roh bagi berbagai program pembangunan bangsa. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai pilar utama keberlangsungan demokrasi politik ke arah substansial seperti tertatih-tatih menuju jurang kehancuran.

Pembangunan manusia dan kebudayaan, khususnya bidang pendidikan, seyogyanya menjadi motor penggerak bagi revolusi mental dan trisakti yang memunculkan gagasan dan program pembaruan yang mendasar dan strategis bagi kemajuan bangsa. Namun sejauh ini kementerian terkait masih berkutat pada persoalan klasik dan kecil yang tidak strategis seperti persoalan akses dan daya saing.

Masa enam bulan berlalu, Kemdikbud masih berada dalam masa “pemulihan.” Sebagaimna diketahui dalam pendidikan kita terdapat banyak anomali yang perlu dibenahi dan ditata kembali. Di antara yang dicoba disehatkan oleh Kemdikbud adalah Kurikulum 2013 dan Ujian Nasional (UN). Namun sayangnya, penyembuhan yang dilakukan sepertinya bersifat simptomatik, tidak secara fundamental mengatasi akar masalahnya, bahkan menimbulkan masalah baru. K-13 melahirkan kebijakan “Kurikulum Ganda” yang membingungkan dan diskriminatif. UN setelah tidak menjadi penentu kelulusan dan berkali-kali ditegaskan hanya sebagai pemetaan diberi bobot lain sehingga tampak penting. Tujuan UN menjadi kabur karena untuk pemetaan sesungguhnya data yang dibutuhkan tersedia dari hasil UN selama ini. Maka UN akhirnya menjadi semacam “Pro forma” alias basa-basi.

Entah barangkali karena sibuk melakukan pemulihan, kita belum menyaksikan apa yang menjadi arus utama program pendidikan yang hendak dilakukan oleh Kemdikbud lima tahun mendatang. Beberapa lontaran yang sering terdengar dari Menteri Anies Baswedan adalah pendidikan sebagai gerakan dan guru sebagai yang pertama dan utama.

Tidak ada yang salah dalam ide pendidikan sebagai sebuah gerakan, yaitu secara moral setiap orang harus berpartisipasi terhadap keberlangsungan dan kemajuan pendidikan nasional. Namun perlu disadarkan pula pada publik, terlebih para pejabat Kemdikbud bahwa secara konstitusional penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini utamanya adalah Kemdikbud. Harapan kita, menyadarkan bahwa masyarakat turut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan dalam sebuah gerakan, tidak berarti mengurangi tanggung jawab, apalagi melempar tanggung jawab kepada masyarakat.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu berfokus pada apa yang menjadi tupoksinya agar dapat terselenggara sebaik-baiknya sehingga menghasilkan pendidikan berkualitas dalam arti sebenar-benar dan seluas-luasnya.

Kualitas pendidikan, tak dapat diingkari, terutama ditentukan oleh kualitas guru. PGRI, sebagai organisasi profesi guru mendukung sepenuhnya pernyataan yang sering dilontarkan Mendikbud bahwa “Guru adalah yang utama dan pertama.” Namun PGRI belum mendapatkan gambaran nyata tentang program apa yang hendak dilakukan oleh Kemdikbud sebagai upaya perbaikan kualitas guru. Bahkan, PGRI memperoleh laporan saat ini guru semakin banyak menghadapi persoalan.

Persoalan guru yang seharusnya segera diselesaikan adalah (1) kekurangan guru, terutama kekurangan guru SD yang sangat besar, (2) guru honorer yang penyelesainnya tidak jelas, bahkan hak-haknya yang secara eksplisit diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 juga dibaikan, (3) pencairan tunjangan profesi yang selalu terlambat, bahkan persyaratannya semakin sulit dan tidak wajar, (4) ketentuan pemberhentian sementara/pemberhentian jabatan fungsional pengawas sekolah berdasarkan Permenegpan dan RB Nomor 21 tahun 2010 semakin terancam, (5) sistem kenaikan pangkat dan jabatan guru yang tidak dapat dilaksanakan, (6) dan sebagainya. Diduga kemendikbud menerbitkan berbagai aturan yang justru membuat guru tertekan dan tidak semakin profesional. Guru akan terkesan di arahkan menjadi petugas administrasi pembelajaran.

Selintas informasi yang diperoleh adalah sertifikasi guru akan berlanjut melalui model Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan (PPGJ). Kebijakan ini dalam pandangan PGRI diskriminatif, karena guru yang belum tersertifikasi hingga 2015 adalah akibat ketidakmampuan pemerintah dalam memprosesnya. Sementara UU No. 14/2005 menetapkan batas akhir 2015. Lalu kelalaian/keterbatasan pemerintah untuk melaksanakan UU tersebut, mengapa guru harus dijadikan penderita ketidakadilan. Di samping itu, dalam PP Nomor 74 Tahun 2008, sertifikasi guru dalam jabatan bentuknya adalah uji kompetensi, berupa fortofolio dan PLPG. Guru tetap non-PNS dan GTY yang sebenarnya berhak disertifikasi menurut PP Nomor 74, sampai saat ini juga tidak jelas nasibnya. Masih lebih 1,5 juta guru belum disertifikasi, yang seharusnya telah selesai tahun 2015.

Kita sebagai publik tidak tahu benar apa yang sedang dikerjakan oleh Kemdikbud untuk jangka pendek dan panjang untuk memperbaiki pendidikan nasional dan peningkatan mutu guru. Apakah Kemdikbud sedang menyusun renstra dan sampai di mana, serta apa yang menjadi perdebatan dalam perumusannya. Apakah Kemdikbud sedang merancang model pelatihan guru, dan kalau “ya,” oleh siapa dan apa idenya.

Kebijakan pendidikan perlu diwacanakan secara luas agar mendapat sorotan para pemikir, pakar pendidikan, dan masyarakat. Jika diserahkan hanya pada jajaran birokrasi Kemdikbud, bagaimana pun kredibelnya mereka, hasilnya—berdasar pengalaman--akan menjadi persoalan di kemudian hari seperti yang terjadi pada K-13 dan UN.

 

 

Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi yang dalam pemerintahan sekarang dipisah dengan pendidikan dasar dan menengah dan bergabung bersama dengan riset dan teknologi, tetap tidak menunjukan kecerahan. Mereka tetap terkungkung dalam birokrasi. Berbagai aturan rinci justru mencemaskan, seperti Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 misalnya. Semakin hari tidak nampak perbaikannya, terlebih bagi pergurun tinggi swasta. Misalnya tentang rasio jumlah dosen dengan mahasiswa, aturannya bisa membunuh walau perlahan.

Pendidikan tinggi yang menghasilkan guru tetap menjadi perguruan tinggi kelas bawah. Anggaran, pembinaan, dan perlakuan lainnya tetap saja tidak menunjukkan perbaikan. Kapan pendidikan guru berasrama dan berbeasiswa bisa dilaksanakan? Kapan pendidikan profesi guru dilaksanakan sesuai kebutuhan guru? Semua tetap menjadi tanda tanya.

 

Jakarta, 30 April 2015

Pengurus Besar PGRI

Ketua Umum,

 

Sulistiyo

 
Written by tiyas feristiyawan Category: Berita Terkini
Published Date Hits: 99
Print

Suara Guru - Bangkok. Pembukaan seminar on comunication, persatuan buruh dunia di hotel mariot Bangkok, 15 - 17 April 2015 .diselenggarakan ILO. Di hadiri organisasi serikat pekerja dari regional Asia Pasifik ,sedangkan perwakilan dari Indonesia diwakili oleh PGRI yaitu Wasekjen PB PGRI Dr.H.Abdul Hamid, M.Si.

 

Page 1 of 34

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Data Pengunjung

3458825
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
352
6114
57656
3334596
185481
163636
3458825

Your IP: 54.204.210.197
Server Time: 2015-05-23 02:05:01

Login Pengguna Web

Info Kelembagaan