Written by tiyas feristiyawan Category: Berita Terkini
Published Date Hits: 66
Print

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI INDONESIA


Terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia dalam konteks (1) Renstra Pendidikan
Dikdasmen Tahun 2015-2019, (2) Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terkait Dikdasmen
di setiap satuan pendidikan sesuai dengan standar yang disyaratkan standar nasional pendidikan, (3)
Fungsi dan peran yang perlu dilakukan negara terkait fungsi dikdasmen sesuai dengan standar
nasional pendidikan, dan (4) Kondisi dikdasmen saat ini, seuanya berjalan sesuai dengan ranah
kebijakan. Akan tetapi, dalam pelaksanaaan di lapangan menyisakan permasalahan-permasalahan
yang perlu mendapatkan perthatian Bapak/Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI. Khususnya
yang bergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen)
Komisi X DPR RI.
Adapun permasalahan yang muncul terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia sebagai
berikut:
A. Bidang Kurikulum
1. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru produk pemerintah yang terlalu banyak
revisi baik dari segi isi maupun materi sehingga menyulitkan pendidik untuk mempelajari
dan menggunakannya sebagi pedoman dalam pebelajaran
2. Pengembangan Kurikulum 2013 dan silabus tidak memerhatikan relevansinya dengan
karakteristik daerah yang seharusnya silabus itu tidak bersifat terpusat
3. Kurikulum 2013 melakukan reduksi besar-besaran terhadap jenis teks sastra dari
sejumlah kekayaan khasanah sastra Indonesia hanya sebagian kecil yang dimasukan
dalam kurikulkum
4. Masih berlakunya 2 kurikulum dalam satuan pendidikan yaitu Kurikulum 2006 dan
kurikulum 2013. Hal tersebut menyulitkan Guru di dalam melakukan pendekatan,
strategi, modl pembelajaran, materi, serta penilaian yang berbeda dengan tuntutan
kurikulumnya

B. Guru/Pendidik
1. Kesulitan Guru di dalam memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar
dalam kurukulum 13. Hal ini disebabkan kurangnya K13 dalam kegiatan pembelajaran

bahasa Indonesia yang dipaksa “mempelajari konsep tentang teks.”

2. Kurangnya Guru mendapatkan sosialisasi Kurikulum 2013 secara intensif terhadap setiap
perkembangan Kurikulum 2013 sehingga banyak Guru yang ketinggalan informasi terkait
dengan perkembangan/perubahan dalam komponen Kurikulum 2013

C. Materi/Bahan Ajar
1. Teks yang dipelajari dalam buku pegangan siswa terlalu banyak materi kebahasaan
sehingga bahasa Indopnesia dirasakan pembelajaran yng sulit
2. Materi pembelajaran bahasa Indonesia terlalu banyak struktur teks yang konsepnya
saling tumpang tindih
3. Ketersediaan buku bahan ajar sangat lamban sampai ke sekolah
4. Buku bahan ajar terlalu sering berganti sehingga menjadi mubazir di perpustakaan
sekolah karena harus menggunakan paket terbaru

5. Buku e-modul yang disediakan oleh pemerintah belum bisa digunakan secara maksimal
mengingat bila dicetak oleh siswa memakan biaya yang lebih mahal.
D. Proses Belajar Mengajar
Model pembelajaran abad 21 yang dituntut oleh Kurikulum 2013 secara administrasi
menyulitkan Guru untuk terlalu teoretis dala pembuatan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP). Hal itu disebabkan pada setiap kegiatan pembelajaran Guru bisa
dipastikan melakukan kegiatan yang dituntut yakni pengembangan karakter, 4C, dan literasi.
E. Siswa
1. Minat belajar siswa sangat menurun disebabkan terlalu banyak beban di dalam
membaca teks pelajaran sebagai bahan dalam diskusi
2. Tuntutan kreativitas siswa dalam kegiatan pembelajaran terkait 4 C dan literasi
mnghadirkan siswa yang frustasi karena terlalu banyak beban.
3. Tuntutan ketuntasan belajar (mastery learning) mengaharuskan guru untuk memberikan
nilai kepada siswa minimal sesuai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Hal ini makan
menjadi bumerang bagi Guru jika KKM sekolah tersebut tinggi.
4. Hadirnya siswa/anak berkebutuhan khusus yang masuk dalam kuotan PPDB pada
sekolah negeri, hal iuni akan menimbulkan kesulitan:
a. Dalam pelayanan KBM
b. Dalam pemberian standar penilaian
Sebab siswa tersebut dianggap tuntas sesuai KKM.
Anak berkebutuhan khusus agar diplotting di sekolah yang sudah dipersiapkan SDM
Gurunya untuk menangani ABK tersebut.
Solusi Penyajian Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai berikut:
1. Guru diharapkan aktif, kreatif, dan terus mengasah keahliannnya untuk menyampaikan
pmbelajarn sesuai dengan K13
2. Sebagai agen pengubah generasi harapan bangsa, Guru harus yakin bhw kurikulum apap
dirinya dapat menyumbangkan sesuatu melalui kurikulum apapun

 
Written by tiyas feristiyawan Category: Berita Terkini
Published Date Hits: 106
Print

Menindaklanjuti Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Komisi X, Nomor PW/17198/DPR RI/IX/2017 tanggal 25 September 2017, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal penting dan mendasar pada kegiatan Forum Guru (Assosiasi Guru Mata pelajaran) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Matematika.

 
Written by Hast Wyne Category: Berita Terkini
Published Date Hits: 44
Print

ARTIKEL OPINI KOMPAS, Kamis, 7 September 2017

Oleh
Mohammad Abduhzen

Beberapa kali kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy jadi kontroversi. Dua di antaranya dimentahkan oleh Presiden melalui rapat terbatas. Padahal, gagasan dan rencana kebijakan itu sudah tersiar luas di berbagai media.

Jadinya, apa yang dipikirkan Mendikbud di mata publik terkesan serba salah. Bahkan, dengan kebijakannya tentang hari sekolah—yang dikenal dan dipahami sebagai full day school, Mendikbud dikesankan hendak menghapuskan madrasah diniyah dan kegiatan keagamaan lain yang terselenggara pada petang hari. Apa sesungguhnya yang diinginkan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dengan berbagai kebijakannya itu?

Salah paham dan purbasangka

Pertama, kebijakan tentang moratorium ujian nasional (UN) yang disimpulkan masyarakat sebagai ”menghapuskan” UN. Padahal, sejatinya Mendikbud bermaksud merevisi pelaksanaan UN. Oleh karena itu, kata yang dipilihnya ”moratorium”. Menghapuskan UN tak mungkin dilakukan karena selain bertentangan dengan Pasal 57 dan 58 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UN juga diperlukan untuk memantau perkembangan pendidikan nasional.

Di antara beberapa alasan Mendikbud untuk memoratorium UN juga merupakan keberatan teoretis, yuridis, dan praktis dari para pakar dan praktisi pendidikan yang mengiringi kontroversi UN selama ini. Belakangan, makin tampak bahwa UN bukan saja terbukti tidak meningkatkan mutu pendidikan—di antaranya tampak dari hasil PISA tahun 2012—melainkan juga secara nyata merusak mental anak-anak karena secara kasatmata mengajarkan tipu daya dan mentalitas korupsi.

Selain itu, sebagai pembantu Presiden, Mendikbud berupaya menerjemahkan agenda prioritas Presiden. Dalam Nawacita secara eksplisit dinyatakan: Presiden akan melaksanakan wajib belajar 12 tahun tanpa pungutan; menekankan pendidikan karakter, terutama pada aspek pendidikan kewarganegaraan; dan akan mengevaluasi berbagai model penyeragaman pendidikan, termasuk di dalamnya UN.

Moratorium diperlukan untuk jeda dan mengembalikan posisi serta fungsi UN, seperti termaktub dalam UU sebagai evaluasi untuk pengendalian mutu pendidikan secara nasional, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, UN tetap diperlukan, tetapi tidak perlu setiap tahun.

Sayangnya, gagasan moratorium UN ditolak dalam rapat terbatas antara Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa kementerian terkait pada 19 Desember 2016. Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang memang penggagas UN, mengatakan bahwa UN masih dibutuhkan untuk menilai mutu pendidikan di Indonesia. Dengan adanya UN, pemerintah bisa mengevaluasi pendidikan yang sudah berjalan. Tanpa ujian nasional akan sulit bagi pemerintah menilai dan sulit mengukur level mutu pendidikan. UN juga, menurut Kalla, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, lanjutnya, usul moratorium ujian nasional tidak disetujui.

Kedua, kebijakan tentang hari sekolah yang dipahami sebagian masyarakat sebagai sekolah sehari penuh. Dengan pemahaman demikian, banyak pihak berpurbasangka kebijakan ini akan mematikan pendidikan keagamaan. Siswa tersita waktunya oleh kegiatan sekolah formalnya. Berulang kali Mendikbud menjelaskan bahwa dirinya justru bermaksud memfasilitasi kegiatan keagamaan dan kegiatan lain dengan menyinkronisasikannya dengan program ekstra dan kokurikuler. Sementara bagi sekolah yang belum memiliki kegiatan ekstra dan atau kokurikuler yang terkait lingkungannya, kebijakan ini sesungguhnya dapat menjadi stimulans.

Mendikbud kurang mengekspos kebijakan hari sekolah akan ”memfleksibelkan” persekolahan dan meluaskan makna pembelajaran. Masyarakat perlu dipahamkan bahwa ”delapan” jam per hari tak berarti murid mesti berada di sekolah, apalagi di kelas, selama itu. Namun, ”8” jam maksudnya murid berada di dalam naungan (lingkup) koordinasi dan otoritas sekolah.

Kebijakan tentang hari sekolah tidaklah berdiri sendiri dan bertujuan tunggal. Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy telah melangsir program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pendidikan karakter yang telah dicanangkan sejak 2010 belakangan tampak melempem dan tak efektif sehingga perlu direvitalisasi dan diekstensifikasi, di antaranya melalui pengaturan hari sekolah. Perluasan ini sejalan dengan pesan Presiden Jokowi ketika membuka Rakorpimnas PGRI di Yogyakarta, 22 Juli 2017, agar murid jangan hanya belajar di kelas, tetapi juga harus dibawa belajar mengenal lingkungan sosialnya. Kebijakan tentang hari sekolah sebenarnya secara fleksibel juga memfasilitasi peran orangtua/keluarga dan masyarakat.

Pada sisi lain, kebijakan hari sekolah bertujuan mengatasi kebuntuan terkait kewajiban guru memenuhi beban kerjanya. Pasal 35 Ayat (2) UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menyatakan: beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu. Pada praktiknya ketentuan ini sukar dipenuhi dan jadi keluhan sebagian besar guru di seluruh Tanah Air karena berpengaruh pada pencairan tunjangan profesi mereka. Hampir tak ada cara lain mengatasi persoalan ini—kecuali merevisi UU Sisdiknas yang perlu waktu lama—selain memperluas spektrum pengertian 24 jam tatap muka. Meski masih bisa dipersoalkan, kebijakan ini membuka jalan dengan meluaskan pemaknaan ”24 jam tatap muka” sehingga beban kerja guru dapat ditutupi melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Beragam reaksi bermunculan, baik setuju, lebih-lebih yang tidak setuju, baik dengan alasan teknis, yuridis, psikologis, maupun politis. Kebijakan hari sekolah menjadi isu full day school yang berpotensi menimbulkan polarisasi di masyarakat sehingga ”dibatalkan” Presiden. Menurut Mendikbud, Presiden akan memperkuat Permendikbud No 23/2017 tentang Hari Sekolah dengan Peraturan Presiden tentang Penguatan Karakter yang akan diterbitkan pada awal September 2017.

Ketiga, kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Melalui Permendikbud No 17/2017, pemerintah mewajibkan sekolah negeri mulai TK hingga SMA menerima setidaknya 90 persen dari total murid yang diterima didasarkan pada zona domisili terdekat. Sisanya, 5 persen untuk jalur prestasi dan 5 persen bagi murid pindah domisili. Sistem zonasi tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK).

Sistem zonasi, menurut Muhadjir, implementasi dari arahan Presiden Jokowi mengenai pentingnya pemerataan kualitas pendidikan. ”Semua sekolah harus jadi sekolah favorit. Semoga tidak ada lagi sekolah yang mutunya rendah,” ujar Muhadjir. Kebijakan ini sejalan juga dengan Nawacita yang akan meningkatkan mutu pendidikan dengan mendistribusikan guru berkualitas secara merata.

Meski kebijakan zonasi PPDB tak mendapatkan reaksi negatif sekeras dua kebijakan lain, sebagian orangtua murid merasakan ketidakadilan karena anaknya harus masuk sekolah yang tak diharapkannya. Sistem zonasi dianggap kebijakan yang akan memerosotkan mutu sekolah yang selama ini baik karena murid-murid yang masuk tak sepenuhnya terseleksi secara akademik, tetapi berdasarkan pemukim. Padahal, menurut John Hattie (2003), kualitas sekolah dan lulusannya ditentukan oleh sekitar 50 persen muridnya.

Poin pembelajaran

Secara substansial, berbagai kebijakan Muhadjir Effendy benar, tepat, dan menjanjikan kemajuan. Benar, karena tak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan; tepat karena bersesuaian dengan misi pemerintah dan kepresidenan (Nawacita) serta menyasar berbagai problem krusial pendidikan nasional.

Masalahnya, barangkali, terletak pada cara mengomunikasikan berbagai kebijakan yang sering kali tampak prematur sehingga terkesan kompleksitas permasalahan belum terpahami secara utuh. Problem pendidikan senantiasa berdimensi banyak dan luas, sering tak kasatmata, tak memiliki matra yang pasti, dan berjangka panjang. Teori pendidikan pun tidak tunggal, bahkan saling bertentangan, sehingga diperlukan pemahaman komprehensif dan kecermatan pengamatan dalam menyusun berbagai kebijakan. Mengurai kekusutan dunia pendidikan tak seperti mengurai kemacetan arus mudik Lebaran yang sekali lancar, lalu menteri dan pihak terkait spontan dinilai sukses.

Kementerian bidang kependidikan sebaiknya tidak dituntut atau bermaksud terburu-buru membuat kebijakan sebagai ”gebrakan” agar pemerintah terlihat bekerja. Urusan pendidikan memerlukan kesungguhan dan kehati-hatian karena di satu sisi merupakan pelayanan mendasar pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pada sisi lain merupakan pertaruhan masa depan bangsa. Dengan anggaran belanja lebih dari Rp 400 triliun dan posisi strategis pendidikan, sebaiknya Presiden memiliki tim kecil atau staf khusus yang membantunya terkait bidang pendidikan atau bahkan pemerintah mungkin memerlukan komisi agar kebijakan pendidikan tak jadi seperti tarik-ulur seperti sekarang ini.

MOHAMMAD ABDUHZEN, ADVISOR INSTITUTE FOR EDUCATION REFORM UNIVERSITAS PARAMADINA; KETUA LITBANG PB PGRI

 
Written by tiyas feristiyawan Category: Berita Terkini
Published Date Hits: 451
Print

Suara Guru, PB PGRI. ”Belum perlu mengangkat guru,termasuk guru honorer K2, karena tidak ada data Kabupaten,Kota dan Provinsi yang mengajukan kekurangan guru” demikian dikatakan oleh Menpan RB Asman Abnur saat menerima kunjungan PB PGRI yang dipimpin oleh Ketum Unifah Rosyidi Senin, 14 Agustus 2017 di kantor Kemenpan RB jalan Sudirman Jakarta Selatan. Menurut mantan Wakil Wali Kota Batam ini  belum ada data masuk ke kementriannya tentang  permintaan tambahan kekurangan guru dari Bupati,Wali Kota maupun Gubernur, ini berarti tidak ada masalah dengan keadaan guru saat ini,pungkas  politis PAN ini. Pernyataan  ini dibantah oleh ketum PB PGRI,karena fakta dilapangan bahwa sekolah sekolah negeri di Kabupaten,Kota dan Provinsi  kebanyakan  kekurangan guru, utamanya guru kelas di  Sekolah Dasar dan Guru Guru Produktif di SMK. Kalaupun sekarang ada gurunya itu dipastikan diisi oleh guru guru honorer,guru PTT dan guru GTT.

 
Written by tiyas feristiyawan Category: Berita Terkini
Published Date Hits: 371
Print

Guru, Teruslah Belajar

Oleh UNIFAH ROSYIDI

Guru harus memberikan yang terbaik dalam mendidik anak-anak. Memang tidak akan mudah karena banyak tantangan. Pengurus PB PGRI dan pengurus PGRI lainnya yang akan memperjuangkan hak-hak guru sehingga sejahtera dan nyaman dalam bekerja.

 
Written by tiyas feristiyawan Category: Berita Terkini
Published Date Hits: 193
Print

Yogyakarta—Suara Guru. Presiden RI Joko Widodo memenuhi undangan panitia Rakor Pimnas 2017 PGRI yang digelar di Hotel Sahid Jaya, Babarsari, Sleman, DIY, Sabtu (22/7/2017). Berseragam batik PGRI, Jokowi menyalami guru dengan ramah sebelum membuka secara resmi acara Rakor Pimnas yang sudah dimulai sejak Jumat (21/7/2017).

 

Page 1 of 68

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

PROCEEDINGS ICONS 2017

Data Pengunjung

9230214
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
1608
3568
13602
9188076
64522
76302
9230214

Your IP: 103.18.77.77
Server Time: 2017-10-19 10:26:17

Login Pengguna Web

Info Kelembagaan
toplist toplist ekle instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi instagram takipci satin al instagram begeni satin al