Экстремальные виды отдыха
Недвижимость. Недвижимость в Одессе. Агентство недвижимости Ланжерон
Written by Hast Wyne Category: Berita Terkini
Published Date Hits: 836
Print

SUARAMERDEKA.COM - Pemerintah dinilai kurang memberikan perhatian kepada guru swasta dan honorer (non-PNS). Padahal, tidak sedikit dari mereka yang memiliki beban kerja sama atau bahkan lebih ketimbang guru-guru PNS.

Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo mengatakan, masih sangat banyak guru non-PNS yang memperoleh penghargaan atau penghasilan yang jauh dari layak, meskipun mereka telah bekerja penuh selama satu minggu. Karena itu, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat standar minimal penghasilan bagi para guru. Hal itu sebagai salah satu wujud penghargaan terhadap jasa guru sebagai ujung tombak pendidikan.

”Kami usulkan ada standar minimal penghasilan guru. Negara ini aneh, pekerja saja diatur penghasilan minimalnya, tapi kenapa guru tidak? Pa­dahal, mereka (guru non-PNS) banyak yang bekerja penuh dan ber­­prestasi,” ungkap Sulistiyo kepada Suara Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Peraturan Pemerintah

Menurutnya, aturan tentang standar minimal penghasilan guru tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah dinilai mampu memberikan subsidi penghasilan kepada guru honorer dan guru swasta, sehingga tercipta standar minimal penghasilan. Sebab, anggaran negara yang dialokasikan untuk pendidikan sangatlah besar.

”Kalau misalnya disubsidi Rp 500.000 se-Indonesia, saya kira pemerintah masih mampu,” tuturnya.

Dia mengemukakan, sampai saat belum ada kesetaraan dalam bidang kepegawaian antara guru non-PNS dengan guru PNS. ”Seharusnya diperlakukan sama supaya punya kepangkatan seperti dosen-dosen PTS yang punya pangkat sama persis dengan dosen PNS, tapi guru tidak,” ungkapnya.

Guru non-PNS yang memiliki kepangkatan hanya yang melalui proses inpassing. Akan tetapi, menurut dia, Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur inpassing sekarang sudah tidak berlaku.

Guru-guru honorer di sekolah negeri yang diangkat langsung oleh sekolah tidak dapat mengikuti sertifikasi, meskipun tak jarang beban kerja dan kemampuan kerja mereka sama dengan guru lainnya. Hal tersebut tertera dalam pedoman sertifikasi guru.

”Padahal, di PP tentang guru itu sudah diizinkan. Pemerintah tidak fair, manajemen guru sangat tidak baik. Banyak persoalan yang tidak terselesaikan,” tandas anggota Komite III DPD RI itu. (K32-37)

Comments   

 
+1 #11 cutziya 2013-05-01 10:38
salam...banyak masalah yg timbul di pendidikan, itu artinya belum matang dalam menerapkan satu kebijakan .... seharusnya pemerentah jgnlah memmbuat suatu peraturan yg sifatnya coba coba, mikir sematang matangnya mulai dari segi positif sampai efek negatifnya dan dirembuk dengan pakar pakar yg ahli dibidang nya dan mengalami dilapngan....pe merentah jgnlah membuat pendidik bingung dengan peraturan yg belum ada sosialisasinya
Quote
 
 
+1 #10 pgri barito kuala 2013-05-01 09:25
Kami berharap agar NUPTK dapat dibuka kembali karena guru-guru kami banyak yang belum mempunyai NUPTK akibatnya mereka tidak dapat mengusulkan tunjangan dan dapat ikut sertifikasi dan tunjangan sertifikasi diharapkan dapat terdaftar di gajih agar tidak terlalu rumit mengurusnya.sal am kami ketua pgri barito kuala.
Quote
 
 
0 #9 Sugodo 2013-04-20 12:59
TFG kami dari sekolah jakarta barat tahun 2013 tidak turun alasan karena tidak diupdate padahal tahun 2012 tidak ada sosialisasi untuk sekolah swasta mengupdate padahal itu sangat bantu untuk kebutuhan kami kasian deh..!
Quote
 
 
+1 #8 Bayu Megaraya 2013-04-17 09:19
Untuk pengajuan NUPTK Pun kami kesulitan walaupun sudah memenuhi persyaratan, bagaimana nasib kami kedepanya nanti.
Quote
 
 
0 #7 Pak Wid Lah... 2013-04-15 11:44
Jika saja tidak ada sekolah swasta, alias seluruh sekolah itu negeri semua...mesthi gak ribet gini to?
Hallo Pemerintah..sia p nggak?
Para Guru Juga siap nggak?
Quote
 
 
0 #6 mansyur hidayat 2013-04-12 12:33
kami guru non PNS,.. tp dalam hal integritas, dedikasi dan prestasi gak kalah ama guru PNS.., tolong PGRI perjuangkan hak-hak kami sebagai guru untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak. ratusan , mungkin bahkan ribuan teman2 kami yg lain yg punya nasib sperti kami. hanya dipandang sebelah mata oleh pemerintah.
Quote
 
 
0 #5 nan teniki 2013-04-11 10:10
ada banyak guru honorer yang tidak dimasukkan dalam data DAPODIK, sementara mereka memiliki NUPTK,
lantas bgmana dgn NUPTK nya?
PGRI,, apa koment dan tindakanMU trhadap permasalahan ini???????????? ?
Quote
 
 
0 #4 endro 2013-04-10 17:25
saya sangat mengapresiasi PGRI, saya guru swasta di dki sdh mengabdi 22 tahun, gaji atau honor non pns dgn pns di dki bak langit dgn bumi, padahal beban mengajar saya sama dgn teman yg mengajar di sekolah negeri,murid atau siswa kami mayoritas anak2 menengah bawah ,apakah pantas gaji guru swasta msh lebih rendah gaji buruh, alias dibawah UMR/UMP, mana keberpihakan pemerintah? kami tunggu aksi nyata ...
Quote
 
 
0 #3 donnykhan 2013-04-09 09:25
Data BES gak jelas, tambah lagi sertifikasi di Negeri gak boleh, nasib-nasib...G uru Honor.
Quote
 
 
0 #2 angga 2013-04-05 18:33
pemerintah mmg tdk fair,bahkn bnr2 tlh brlku dzolim kpd kmi pr honorer.hnor kmi pun jauh dbwh kuli btu,pdhl untk mjd gru kmi hrs mnempuh S1.bhkn kmi jg di jegal dg prturan agr tdk bs srtfksi.apkh pmrntah tdk brfkir,seandny slrh honorer mlakukan mgok nsional atau bhkn brhnti mjd hnorer,kira2 ap yg akn terjd???????
jgn tnykn jwbny pd rmput yg brgyang,tp jwblah dg hati nurani yg pling dlm.
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Data Pengunjung

2598496
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
4254
3735
7989
2562765
86897
124287
2598496

Your IP: 54.204.107.48
Server Time: 2014-12-23 06:41:31

Login Pengguna Web

Info Kelembagaan