Экстремальные виды отдыха
Недвижимость. Недвижимость в Одессе. Агентство недвижимости Ланжерон
Written by Hast Wyne Category: Berita Terkini
Published Date Hits: 493
Print

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pendidikan nasional adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan oleh sebab itu menjadi episentrum yang menentukan kemajuan bangsa. Dengan memiliki kecerdasan, sebuah bangsa diyakini bukan saja bisa sintas (survive) di tengah gelombang perubahan, tetapi juga dapat membangun kebudayaan dan peradaban yang meningkatkan harkat dan martabat dirinya.

Setelah 67 tahun menjalankan sistem pendidikan nasional di alam merdeka kita meyakini ada beberapa hal yang sudah kita hasilkan. lebih baik, tetapi kita masih menyaksikan adanya banyak persoalan yang belum terselesaikan. Kemiskinan dan kesengsaraan masih dirasakan seantero negeri. Keamanan dan kenyamanan hidupyang mestinya dilindungi oleh negara belum terwujud. Bahkan kekerasan, radikalisme, dan konflik horizontal cenderung semakin meningkat. Korupsi dan kegaduhan politik terus berkembang.

Dalam pemikiran PGRI, fenomena di atas menyebabkan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional selama ini belum berhasil menghantarkan bangsa ini pada cita-citanya. Pro-kontra tentang Kurikulum 2013 dan kisruh penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2013 adalah bukti yang menunjukkan bahwa implementasi pendidikan di tanah air memang bermasalah. Sebelumnya kita juga menyaksikan bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) berkali-kali membatalkan Undang-Undang APBN, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), dan Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi pemerintah terkait UN.

Pendidikan nasional bergerak sepertinya tanpa arah dan kadang dikendalikan oleh pihak-pihak yang tanggung jawab dan kapabilitas tidak memadai, sehingga memunculkan berbagai anomali yang tidak diharapkan. Semua ini semakin meyakinkan kita bahwa sistem pendidikan memerlukan perombakan total, fundamental, dan gradual.

PGRI sebagai sebuah organisasi profesi guru yang senantiasa berjuang memajukan pendidikan. Dengan penuhrasa tanggung jawab dan didorong oleh keinginan luhur untuk ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui pengkajian aspirasi dan inspirasi yang berkembang dalam dinamika Kongres XXI PGRI tanggal 1 s.d. 5 Juli 2013 di Jakarta, maka dengan ini menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

  1.       Politik Nasional
    1. Menyerukan kepada segenap anggota PGRI seluruh tanah air agar pada setiap Pemilu senantiasa menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilah Rakyat Daerah (DPRD), serta calon Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota yang peduli pada pendidikan.
    2. PGRI mendesak pemerintah khususnya penegak hukum agar meningkatkan penegakan hukumyang berazaskan keadilan.
    3. PGRI prihatin terhadap merajalelanya korupsi yang terjadi di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. PGRI memberi dorongan kepada KPK dan aparat penegak hukum untuk melakukan tugas pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih.
    4. PGRI menyesalkan perlakuan aparat di daerah yang melakukan pergantian dan mutasi terhadap pejabat terutama guru pasca pemilukada yang bernuansa politis.
    5. Mendesak Pemerintah, khususnya Kemendikbud dan Kemenag, untuk melaksanakan politik anggaran yang efektif dan efisien, sehingga berdampak langsung meningkatkan mutu pendidikan.
  2.       Pendidikan Nasional
    1. Mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk mengkaji ulang sistem Ujian Nasional (UN) dan merumuskan kembali model evaluasi hasil belajar dalam rangka pengendalian mutu seperti ditetapkan oleh undang-undang.
    2. PGRI prihatin terhadap persiapan dan impelemntasi kurikulum 2013 yang nampak tergesa-gesa dan kurang maksimal. Oleh karena itu, PGRI mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untukmelakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi/uji coba kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2013/2014.
    3. Mendesak pemerintah, khususnya Kemendikbud, untuk mengkaji ulang sistem penerimaan siswa dan mahasiswa baru dengan merumuskan kembali sistem seleksi yang adil, transparan, dan akuntabel.
    4. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) bahwa negara membentuk satu sistem pendidikan nasional dan pendidikan merupakan alat pemersatu bangsa, PGRI mendesak kepada pemerintah dan DPR RI agar pendidikan menjadi urusan provinsi atau pemerintah pusat.
    5. Mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Otonomi Daerah.
    6. Melalui Kongres XXI PGRI yang berlangsung di Jakarta tanggal 1 s.d. 5 Juli 2013, PGRI mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi profesi di bidang pendidikan seperti yang dituangkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PGRI, sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selanjutnya PGRI mendesak pemerintah untuk memberikan pengakuan secara formal sebagai organisasi profesi.
  3.       Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    1. Menuntut pemerintah agar melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan dengan program peningkatan kualitas guru sebagai fokus utama melalui manajemen yang profesional dan bertanggung jawab.
    2. Mendesak pemerintah agar guru dikembalikan pengelolaannya dalam satu unit utama sehingga memudahkan pengurusan secara keseluruhan.
    3. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa sertifikasi guru dan dosen dalam jabatan pada 30 Desember 2005 selesai pada tahun 2015. PGRI mendesak kepada pemerintah untuk benar-benar menyelesaikan sertifikasi tersebut.
    4. Mendesak pemerintah untuk benar-benar memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan melalui pendistribusian dan pengangkatan yang tepat pada setiap satuan pendidikan serta memprioritaskan guru dan tenaga kependidikan non PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS, tanpa memandang persentase APBD.
    5. Mendesak pemerintah agar standar pelayanan minimal segera dipenuhi, termasuk setiap SD/MI ada tenaga administrasi sekolah, pustakawan, laboran, baik PNS maupun non PNS.
    6. Mendesak pemerintah segera mencabut Kepres No. 42 tahun 2002 pasal 8 ayat 10 yang menyebutkan: Perbantuan PNS untuk tugas-tugas diluar pemerintah dengan membebani APBN tidak diperkenankan kecuali ijin Menpan dan Menkeu yang sekaligus menetapkan batas lamanya perbantuan tersebut

Demikianlah pernyataan ini disampaikan agar menjadi perhatian serta dapat diwujudkan oleh pihak-pihak terkait. Semoga Tuhan Yang maha Esa, memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua. Amin.

Add comment


Security code
Refresh

Data Pengunjung

2023511
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
374
4333
9613
1994797
54062
73000
2023511

Your IP: 54.196.203.41
Server Time: 2014-07-23 10:16:25

Login Pengguna Web

Info Kelembagaan